Ahli Hukum Pidana: Pasal 156a KUHP Huruf A dan B Tidak Dapat Dipisahkan Penerapannya

Rabu (01/02), persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli pada perkara tiga orang terdakwa eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yakni Mahful Muis, Drs. H. Abdussalam, dan Andry Cahya digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang kali ini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Ahli yang hadir pada persidangan kali ini adalah Dr. Eva Achjani Zulfa,…

KSP Kembali Undang Warga dan TNI AU Bahas Konflik Tanah di Rumpin

Kantor Staf Presiden (KSP) kembali mengundang warga Rumpin untuk dipertemukan dengan pihak dari TNI AU (25/01) di Kantor KSP. Pertemuan yang difasilitasi KSP ini merupakan usaha untuk menemukan titik temu terkait konflik tanah antara warga Rumpin dengan TNI AU yang sudah berlangsung sejak lama. Agenda pada pertemuan kali ini lebih banyak membahas terkait posisi dan…

Unjuk Rasa Damai Tolak Represifitas dan GOMPRA

Front Rakyat Indonesia West Papua (FRIWP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka dan Komnas HAM (20/01). Dalam unjuk rasa kali ini, FRIWP dan AMP menyatakan menolak tuduhan makar kepada 4 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap di Manado dan Jayapura. Unjuk rasa yang diawali dengan long march ini…

Seleksi Penerimaan Pengacara Publik LBH Jakarta 2017

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) adalah lembaga yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya ribuan pengaduan/ kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri,…

Pembelaan Terhadap Aktivis Mahasiswa Dibungkam dengan Pasal Penghinaan Presiden

#CaseStory LBH Jakarta tahun 2002-2006 Sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal Penghinaan Presiden di KUHP kerap digunakan oleh rezim berkuasa untuk membungkam mereka yang menyampaikan pendapat atau ekspresinya, baik secara lisan maupun tulisan. Monang Johanes Tambunan, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Fahrul Rohman, mahasiswa Universitas Nasional, adalah contoh dua orang korban pembungkaman yang dikriminalisasi atas…

Kepala Desa Sebut Ujaran Kebencian Dihembuskan dari Luar Desa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali melanjutkan persidangan untuk para terdakwa eks-Gafatar (23/01). Agenda persidangan kali ini memasuki sesi pemeriksaan ahli dari jaksa dan saksi meringankan (ad charge) dari penasehat hukum terdakwa. Saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU adalah Dr. Muzakkir seorang ahli pidana, sedangkan penasehat hukum menghadirkan 3 orang saksi meringankan yaitu Yusat (Kepala Desa…

Perwakilan Kelompok Dinyatakan Sah, Sidang Gugatan Penggusuran Pasar Ikan Dilanjutkan

Gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam perkara penggusuran paksa Pasar Ikan memasuki agenda sidang putusan penetapan. Sejak Kamis, 5 Februari 2017 para warga Pasar Ikan, Aquarium Penjaringan beramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ikut menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan penetapan. Agenda sidang kali ini akan menentukan apakah perwakilan kelompok yang menjadi penggugat, merupakan…

Saksi Bantah Ada Penodaan Agama dan Makar

Kamis (22/11), Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang terhadap tiga orang terdakwa eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu Mahful Muis, Drs. H. Abdussalam, dan Andry Cahya. Agenda Sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini adalah Deni Hendrian, Anton Susanto, dan Rio Putra.…

Pengumuman Pelayanan Libur Natal 2016 & Tahun Baru 2017

Dalam Rangka libur NATAL 2016 & TAHUN BARU 2017, maka pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum LBH JAKARTA dilakukan penutupan sementara Penutupan sementara akan dilakukan Pada : Hari/tanggal : Senin 26 Desember 2016  s/d 2 Januari  2017 Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum LBH Jakarta akan kembali dibuka pada : Hari/ tanggal : Selasa 03 Januari 2017…

Jaringan Buruh Migran: Lemahnya Perlindungan Buruh Migran Indonesia

26 Tahun Konvensi Migran sudah lahir sejak 19 Desember 1990, buruh migran Indonesia masih rentan mengalami  penyiksaan, penganiayaan, dan pengabaian akan hak-haknya.  Meskipun kontribusi buruh migran Indonesia buruh migran Indonesia mengalami kenaikan melalui remitansi tiap tahunnya seperti yang dilansir oleh BNP2TKI, namun jumlahnya berbanding terbalik terhadap upaya perlindungan Buruh Migran Indonesia, hal ini terlihat dari…