Jakarta, bantuanhukum.or.id – 18 Agustus 2015, LBH Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR untuk mendesak segera dimasukannya RUU-Perlindungan PRT dalam Prolegnas 2016. Aksi ini dihadiri oleh kurang lebih 40 orang yang terdiri dari elemen serikat buruh, mahasiswa, perwakilan PRT dan aktifis PRT. Aksi…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Setelah dibuka pada Sabtu (15/8), Kalabahu Buruh Kedua LBH Jakarta 2015 kembali dilanjutkan pada Minggu (16/8). Materi yang diberikan kepada para peserta pada hari tersebut adalah materi Pengantar Ideologi. Materi tersebut disampaikan oleh Dosen Filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung. Rocky Gerung memulai materi ini dengan terlebih dahulu memaparkan mengenai Unionisme. Ia mengatakan…
Serang, bantuanhukum.or.id—Banten Studi Club bersama LBH Jakarta selenggarakan Dialog Publik dan Deklarasi dengan tema “Deklarasi Dukungan Masyarakat Banten dalam Pemberantasan Korupsi dan Melawan Balik Koruptor,” Sabtu, 08 Agustus 2015. Acara ini merupakan ekspresi dukungan masyarakat Banten kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih mengalami serangkaian hambatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (18/8), ratusan penyandang disabilitas melakukan “Karnaval Budaya Disabiitas” guna mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas. Karnaval ini berawal dari bilangan Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pemerintah atas kemerdekaan dan persamaan hak bagi penyadang disabilitas yang masih kerap mengalami diskriminasi. Mengenakan busana daerah dari tiap…
Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta selenggarakan acara berbagi pengalaman dari 2 pengacara publiknya yang baru saja memberikan bantuan hukum selama 1 tahun di Myanmar dan Thailand. Maruli dan Ade pengacara publik LBH Jakarta yang baru saja kembali dari pengembaraannya di Myanmar dan Thailand. Mereka berdua banyak bercerita tentang migrant worker, junta militer, dan kebebasan berekspresi…
Jakarta, bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, resmi membuka Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh Kedua (15/08) di Kantor LBH Jakarta, Menteng Jakarta Pusat. Pelatihan yang mengambil tema “Meningkatnya Kapasitas Buruh Dalam Melakukan Advokasi Upah Ditingkat Perusahaan” ini memang dimaksudkan agar buruh mampu menjawab permasalahan perburuhan yaitu melawan politik upah murah. Acara ini telah…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kamis 6 Agustus 2015, Jaringan Buruh Migran mengadakan diskusi tematik terkait Sanksi dan Bantuan Hukum, yang berjudul “ Merumuskan masalah dan solusi dalam hal sanksi dan bantuan hukum dalam rangka perlindungan buruh migran “. Diskusi ini dimulai pada pukul 10.00 dengan difasilitasi oleh Asfinawati yang merupakan pegiat isu buruh migran. Peserta yang hadir dalam…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pada Selasa, 11 Agustus 2015, Serikat Buruh yang terdari FSP Mandiri, Aspek Indonesia, FSPASI, FSP Farkes, FBTPI, FBLP,dan FSUI bersama LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di gedung Kompolnas yang menjadi satu dengan komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dalam audiensi tersebut, hadir dari pihak Kompolnas adalah Komisaris Besar Polisi Tetra Megaranto…
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pameo itu rasanya pas dialamatkan buat Rustam Effendy, 60. Setelah pensiun, dia kini diwajibkan mengembalikan gajinya selama 4 tahun saat menjadi guru. Rustam merasa dizalimi. Dia merasa jadi korban malaadministrasi kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Tanggal 1 Juni saya dipanggil untuk menerima SK (Surat Keputusan), harus mengembalikan uang…
Sederet tantangan sudah di depan mata. Salah satu yang juga diakui Alghiffari adalah meningkatkan kontrol kualitas output kerja. LBH Jakarta menangani rata-rata 1.200 kasus per tahun dengan 50 ribuan orang pencari keadilan. Pada 2014, misalnya, LBH Jakarta menerima 1.221 pengaduan, dengan 64.466 pencari keadilan. Itu belum termasuk keikutsertaan LBH Jakarta melakukan advokasi kebijakan sekitar 15-20…