Masyarakat Korban Penggusuran Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait JR UU Penggusuran

Sidang lanjutan judicial review Undang-Undang PrP No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (16/5). Sidang dengan nomor perkara 96/PUU-XIV/2016 dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahli Presiden, dan Pihak Terkait. Daniel Setiadi, Sandyawan Sumardi, dan Azaz Tigor Nainggolan mengajukan diri sebagai…

Lowongan Asisten Bantuan Hukum LBH Jakarta 2017

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan dibelakangnya. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri, progresif, dan professional dalam mewujudkan layanan…

Tukang Potong Kain Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Dihukum 3 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan 3 tahun penjara kepada Asep Sunandar (9/5). Asep adalah seorang tukang potong kain yang diduga menjadi korban salah tangkap serta penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Sunanda bin Sobari…

Pembubaran Ormas HTI Ancam Demokrasi dan Gerakan Masyarakat Sipil

PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA Nomor : 624/SK-RILIS/V/2017 (09/05/17) – “Wacana pembubaran Ormas HTI yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri merupakan pernyataan yang arogan, anti demokrasi, inkonstitusional dan melawan hukum”, demikian dinyatakan oleh Alghiffari Aqsa, S.H., Direktur LBH Jakarta. Jelas dalam bangunan negara demokrasi kemerdekaan berkumpul merupakan hak…

Putusan Ahok: Pasal Penodaan Agama Ancaman Bagi Kelompok Minoritas dan Demokrasi Bangsa

PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA Nomor: 625/SK-RILIS/V/2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam persidangan sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP dengan tuntutan penjara selama 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun. Vonis ini menjadi pertanda…

Seorang Tukang Parkir Dihukum 10 Tahun Penjara atas Kejahatan yang Direkayasa

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memutuskan menghukum Agus Herjanto (33) 10 tahun penjara, Kamis (04/17) lalu. Agus diputus bersalah dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.  Dalam proses persidangan yang telah ia jalani, penasihat hukum Agus telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Agus ditangkap tanpa 2 alat bukti yang sah, tidak didampingi penasihat hukum…

Pasar Ikan Akan Digusur Kembali, Proses Hukum Kembali Tidak Dihormati

Masih rekat dalam ingatan ratusan kepala keluarga penghuni Jalan Pasar Ikan Aquarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada tanggal 11 April 2016 silam mereka harus terusir dari lahan dan bangunan yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun. Tanpa didahului sosialisasi maupun kompensasi, warga harus menelan kenyataan pahit saat rombongan aparat gabungan datang dan meruntuhkan…

Kalabahu 38: Memahami Hak Ekosob bersama Rahma Mary

LBH Jakarta melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 38, Senin (10/04) di Gedung LBH Jakarta. Pada kesempatan kali ini para peserta Kalabahu mendapat materi mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dari Rahma Mary. Materi ini diberikan kepada para peserta agar mereka memahami komitmen dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak Ekosob warga negaranya. Hak…