Aksi Hari Perempuan Internasional 2020 Melawan Kekerasan Sistematis terhadap Perempuan

Minoritas & Kelompok Rentan, Siaran Pers

Siaran Pers Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah Fakta yang Terus Diabaikan oleh Negara Jakarta—Perempuan Indonesia masih terus mengalami kekerasan dengan berbagai cara, militeristik dan manipulatif. Kekerasan tersebut, tidak hanya dipromosikan, tetapi juga dilakukan oleh negara. Memasuki tahun ke-22 era Reformasi, kekerasan terjadi diberbagai ranah kehidupan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah putus. Berangkat dari…

Peserta Aksi Reformasi dikorupsi Laporkan Kepolisian ke Ombudsman RI

Advokasi Kasus, Berita

Senin (02/03), Tim Advokasi untuk Demokrasi (LBH Jakarta, Kontras, LBH Pers, LBH Masyarakat, dan Imparsial) bersama dengan perwakilan koran brutalitas kepolisian saat aksi Reformasi Dikorupsi, melakukan pengaduan ke Ombudsman RI atas dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, serta Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat dalam menangani…

Pengumuman Informasi Pelantikan Calon Paralegal

Publikasi

Kepada Yth. Rekan-rekan Calon Paralegal Komunitas di- Tempat Dengan hormat, Berdasarkan Pasal 5 SOP Paralegal LBH Jakarta tentang Persyaratan Pengangkatan Paralegal, maka melalui surat ini kami LBH Jakarta memberitahukan bahwa akan mengadakan Pelantikan Calon Paralegal Komunitas (waktu akan diberitahukan kemudian). Kami mengingatkan kepada calon paralegal komunitas untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilantik yaitu…

PN Jakarta Pusat Kabulkan Permohonan Pemeriksaan Usia MG

Advokasi Kasus, Berita, Peradilan yang Adil

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara No. 1375/Pid.B/2019/PN Jkt. Pst mengabulkan permohonan pemeriksaan usia melalui uji gigi yang diajukan Tim Advoaksi Papua selaku penasihat hukum MG. Hakim beralasan, penetapan dikeluarkan agar tidak terjadi kekeliruan jika terdakwa memang berusia anak namun disidang di pengadilan dewasa. Dalam penetapan yang dikeluarkan pada 18 Februari 2020 itu, hakim…

Pemerintah Harus Serius dalam Penanganan Virus Corona!

Siaran Pers

LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk  serius dalam perlindungan warga negara Indonesia yang terpapar Virus Corona dan mencegah meluasnya dampak virus Corona di Indonesia. Pemerintah wajib melindungi hak warganya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mandat konstitusi. Sampai saat ini, tercatat 89.000 lebih kasus orang terinfeksi virus Corona (COVID-19) di seluruh…

Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi KALABAHU 41

Publikasi

Halo kawan-kawan, Berikut daftar calon Peserta Kalabahu 41 LBH Jakarta yang lolos seleksi administrasi. Seleksi tertulis Kalabahu 41 akan dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2020 di LBH Jakarta.   Seleksi Tertulis Gelombang 1 Registrasi pukul 09.30 WIB Ujian dilaksanakan pukul 09.45 – 12.00 WIB 1 Febriana Rahmadhani Universitas Gadjah Mada 2 Evi Chrisviani Universitas 17…

Pengacara Publik Se-Asia Tenggara Adakan Pertemuan Membahas Perlindungan Pembela HAM

Berita

(Jakarta, bantuanhukum.or.id) – Para Pengacara Publik yang tergabung dalam Jaringan SEAPIL (South East Asian Public Interest Lawyers) mengadakan pertemuan terkait penguatan jaringan pengacara publik dan perlindungan pembela HAM di Asia Tenggara. Pertemuan tersebut diadakan di Bogor pada Selasa hingga Jumat lalu (18-21/02). Febi Yonesta selaku perwakilan YLBHI, LBH Jakarta, dan Sekretariat SEAPIL dalam pembukaan acara…

Demokrasi Dihabisi: Omnibus Law Mematikan Demokrasi

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Siaran Pers

Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil, memandang proses penyusunan dan substansi draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum (rule of law). RUU Cilaka lahir dari kebijakan politik negara…

RUU Ketahanan Keluarga: Menyumbang Kekerasan Sistematis Negara terhadap Perempuan

Advokasi Kebijakan, Siaran Pers

Siaran Pers Orientasi kebijakan pemerintah berfokus pada strategi untuk memperlancar arus investasi modal melalui perampingan sistem perundang-undangan (Omnibus Law) dan menempatkan alam serta manusia Indonesia tidak lebih hanya sebagai komoditas (barang dagangan) guna menarik investasi. Menjerumuskan masyarakat Indonesia pada kemiskinan, di saat yang bersamaan politik domistikasi terhadap perempuan terus dipertahankan dan diberi ruang. Rancangan Undang-undang…