Jakarta. Sabtu 8 Maret 2014, LBH Jakarta menyelenggarakan ujian tertulis Kalabahu angkatan 35 secara serentak yang diikuti oleh 105 orang dari total 174 orang yang mendaftar. Pelaksanaan Ujian Kalabahu 35 dilakukan secara serentak dengan membagi peserta ujian langsung menjadi dua gelombang dan peserta ujian secara online satu gelombang. Para peserta yang mengikuti ujian langsung di…
“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, demikian bunyi Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petikan konstitusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk memenuhinya bagi setiap warganegara. Sebagai pemegang tanggung jawab utama, pemerintah tidak diperkenankan bertindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Perlakuan diskriminatif adalah satu…
Jakarta. Di tengah jaminan konstitusional atas hak pendidikan, ternyata masih terdapat potret buram pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014. Dalam website resmi dikelola Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (https://web.snmptn.ac.id/ptn/31) dinyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN 2014 disyaratkan tidak tuna netra, tidak…
Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terbit dengan tujuan baik. Beleid ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang muncul akibat penyelewengan praktik alih daya atau outsourcing. Namun, Permenakertrans itu dinilai justru membuat rancu norma alih daya. Penilaian itu datang dari Hadi Subhan, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas…
Sejak 1 Maret 2014 pendaftaran Kalabahu 35 telah ditutup[1], kemudian panitia melakukan seleksi administrasi untuk menentukan calon peserta yang akan mengikuti ujian. Kemudian pada hari Sabtu (8/3), ujian Kalabahu 35 dilaksanakan dengan dua metode yaitu secara langsung di LBH Jakarta dan secara online untuk peserta yang berada diluar Jabodetabek. Peserta yang mengikuti ujian sebanyak 105…
Hari ini 07 Maret 2014, jam 09.00 WIB, lima organisasi penyandang disabilitas berjumlah 35 orang dari , FKPCTI, PPDI, PERTUNI DKI Jakarta, HWDI, young voice dengan didampingi LBH Jakarta melapor ke Komnas HAM perihal seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri yang mencantumkan syarat masuk yang diskriminatif diantaranya mengatakan bahwa tidak dapat menerima calon mahasiswa penyandang…
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA LOWONGAN RESEPSIONIS Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 pengaduan/kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun materiil,…
Daftar Peserta Ujian KALABAHU Gelombang I (10.00-12.00 WIB) NO. NAMA PERGURUAN TINGGI 1. NINDYA WULANDARI Universitas Indonesia 2. ARNOLD SALABA KEMBAREN Universitas Indonesia 3. HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA Universitas Kristen Indonesia 4. ALLDO FELLIX JANUARDY Universitas Indonesia 5. MATTHEW MICHELE LENGGU Universitas Tarumanegara 6. MUHAMMAD IKMAL STIBA IEC Jakarta 7. ENDY PRATAMA CHANDRA Universitas…
Penyandang disabilitas banyak mengalami masalah ketika berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual. Muhammad Joni Yulianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan bahwa usia mental penyandang kebutuhan khusus dan usianya pada saat kronologi kejadian kasus kekerasan seksual harus dibedakan…
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum. Pada saat KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dinilai sebagai karya agung. KUHAP saat ini sudah memasuki 33 tahun. Dimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka menjadi kebutuhan untuk dilakukan pembaruan terhadap KUHAP. Salah satu isu krusial yang belum diakomodir…