Minggu 15 Juni 2014, LBH Jakarta mengadakan diskusi bersama klien LBH Jakarta, Paralegal dan korban pelanggaran HAM. Diskusi ini bertujuan untuk mendengar masukan tentang pelacakan capres dan cawapres yang sedang dilakukan LBH Jakarta. Tujuan dari pelacakan capres & Cawapres ini untuk memperoleh info dan penjelasan mengenai integritas dan rekam jejak setiap kandidat serta mengetahui konsistensi antara rekam jejak dan…
Jakarta, LBH Jakarta – Koalisi Kebebasan Berekspresi Untuk Reformasi dan Transparansi PSSI (KORUPSSI) mengadakan konfrensi pers di Gedung LBH Jakarta Lt. 4 terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh pihak PSSI kepada pihak Kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Apung Widadi, kamis 12/06/2014. Apung Widadi yang merupakan aktivis Save Our Soccer (SOS) ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian…
Jakarta, LBH Jakarta – Diskusi Publik “Kemana Arah Kebijakan Perumahan Pemprov DKI?” terkait maraknya masalah penggusuran di DKI Jakarta diselenggarakan oleh LBH Jakarta Rabu 11/06/2014. Diskusi ini diselenggarakan guna merespon kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan ruang dan perumahan di DKI Jakarta. Dalam diskusi kali ini, LBH Jakarta menghadirkan pengamat tata ruang kota Dian Tri…
Rabu (11/6) Puluhan Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Jumisih yang merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) saat berorasi, bahwa tuntutan para buruh tersebut yaitu, 1) Meminta KPU untuk melakukan diskualifikasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden karena merupakan Penjahat HAM. 2) Negara…
Rabu, 11 juni 2014, Gerakan Buruh Melawan Lupa menggelar aksi di Kantor Pemilihan Umum, Jakarta – menuntut agar mendiskualifikasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Adapun dasar hukum Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan tuntutan mendiskualifikasi Prabowo ke KPU yakni pasal 5 huruf i Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang…
Press Release Sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI/TNI kini beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh DKP dalam pemberhentian itu, yang salah satunya Prabowo Subianto dianggap telah melakukan tindak pidana . Menurut dokumen itu, Prabowo…
Tahun 2012 adalah masa transisi kepemimpinan di DKI Jakarta yang sebelumnya Fauzi Bowo dan Prijanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2007- 2012 beralih ke Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama hal ini beralih pula cara mereka memimpin masyarakat DKI Jakarta, salah satu cara yang dapat kita perhatikan adalah masalah penggusuran DKI Jakarta yang terjadi…
Selasa 10 Juni 2014 telah diselenggarakan konferensi pers mengenai kasus penghilangan paksa 1997/1998. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang Mochtar Lubis Kantor LBH Jakarta. Hadir di acara tersebut diantaranya Hendardi (aktivis SETARA Institute), keluarga korban, Jeremiah Limbong (aktivis YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. Dalam konferensi pers ini, koalisi menuntut pengungkapan kasus…
TNI dirasa telah bertindak di luar jalurnya dalam penandatanganan nota kesepemahaman dengan pengusaha. Hal ini ditandai dengan adanya Mou antara KBN dan TNI baru-baru ini. Kerjasama tersebut pada akhirnya mengindikasikan sikap yang mengancam bagi kehidupan buruh yang ada. Keterlibatan militer di ranah ketenagakerjaan atau perburuhan ini mengkhawatirkan Al Araf. Peneliti Imparsial ini berpendapat masuknya militer…
Press Release Pada 09 Juli 2014 akan dilangsungkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Agenda politik ini merupakan momentum penting yang akan menentukan masa depan rakyat Indonesia, termasuk nasib kalangan buruh, dalam lima tahun ke depan. Apakah pemilihan Presiden baru kali ini akan menghasilkan rezim pemerintahan yang menghormati kebebasan?Atau apakah sebaliknya, kembali memunculkan rezim pengekang kebebasan, militeristik…