Rabu, 9 Oktober 2013 sidang sidang kedua kasus dugaan pencemaran nama baik M. Misbhakun oleh Benny Handoko alias Benhan perkara nomor perkara 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari Tim Penasehat Hukum. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh BENNY HANDOKO Als. BENHAN merupakan cerminan dari Pasal 28…
Pada hari Rabu, 9 Oktober 2013 bertempat di LBH Jakarta diadakan diskusi lanjutan mengenai urgensitas pembentukan divisi khusus Perburuhan di Kepolisian, diskusi ini diadakan sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya yang juga diadakan di LBH Jakarta sekitar akhir Agustus 2013. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa anggota serikat buruh, beberapa Pengacara Publik LBH Jakarta dan Bapak Dadang…
Hari ini Rabu 9 Oktober 2013 diadakan agenda sidang lanjutan PT. Doosan Cipta Busana Jaya vs. Serikat Pekerja Nasional. Sebelum sidang dimulai, buruh gabungan dari berbagai serikat melakukan orasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam orasinya, buruh menyinggung kondisi hukum dan keadilan di negeri Indonesia. Kemudian buruh menyampaikan bahwa gugatan Rp. 2.004.000.000,- (dua miliar…
Pasca terbentuknya Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan untuk perusahaan BUMN di bulan April 2013 lalu mendorong terjadinya sejumlah kondisi kontraproduktif atas respon dari kesimpulan-kesimpulan rapat kerja ataupun rapat panja tersebut. Ancaman tindakan PHK sepihak dari perusahaan BUMN, malah mengemuka. Bahkan sebagiannya telah benar-benar diputuskan. Tengok saja kasus PHK pekerja OS PLN NTB, kasus PHK OS Jamsostek…
Pada tanggal 4 Oktober 2013, berlokasi di Rumah Kemuning, diadakan diskusi Pengembangan Partisipasi Aksi Riset (PAR). Narasumber yang dihadirkan adalah Sardi Winata, seorang peneliti yang mengembangkan metode PAR di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Metode PAR (Partisipasi Aksi Riset) yang disajikan oleh Sardi Winata ini tidak jauh berbeda dengan materi PAR yang diberikan ketika mengikuti…
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membawa harapan baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin. Namun demikian, sistem ini bukan tanpa kelemahan. Alokasi anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan faktual bantuan hukum, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari sistem ini. Oleh karena itu, LBH…
JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar, menimbulkan tanda tanya terkait dengan putusan-putusan MK yang melibatkan Akil. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Oemar mengatakan, perlu terobosan hukum untuk meninjau kembali putusan-putusam tersebut. “Kalau ada bukti baru (novum) adanya penyalahgunaan, maka saya…
JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur berpendapat, salah satu persoalan mendasar kualitas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses rekrutmen hakim konstitusi yang tidak jelas. Demi mencegah kasus Akil Mochtar terulang lagi, mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. “Tanpa keterlibatan publik, hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah…
Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Oktober 2013, diadakan pelatihan mengenai hukum perburuhan untuk buruh di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Pada hari pertama materi diisi oleh Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik LBH Jakarta) dan Tigor Hutapea (Pengacara Publik LBH Jakarta), ada beberapa materi yang…
Masih ingat Prita Mulyasari? Ibu rumah tangga yang diperkarakan oleh pasal 27 ayat 3 UU ITE oleh RS Omni International pada Agustus 2008? Kita berpikir semua masalah selesai ketika masyarakat bereaksi keras atas keputusan tidak adil tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena kita tak pernah menyentuh akar masalahnya. Termasuk Prita, ada total 25 korban gara-gara pasal…