Buruh Bela Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Sidang Kriminalisasi

Berita

Setelah melalui proses peradilan pidana yang cukup panjang, Selasa, 15 November 2016, sidang kriminalisasi 26 aktivis kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda pada persidangan kali ini memasuki rangkaian terakhirnya yaitu pembacaan pembelaan dari para terdakwa. Pada kesempatan kali ini pula, para terdakwa masing-masing diberikan kesempatan untuk membacakan nota pembelaan pribadi yang kemudian disusul dengan…

Tajuk Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Siaran Pers

Memasuki tahapan pilkada pada bulan Oktober 2016 perdebatan mengenai penggusuran, reklamasi, banjir, macet, kinerja Gubernur DKI Jakarta dan rekam jejak calon Gubernur lain seketika menghilang dengan munculnya video yang menunjukkan komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al Maidah ayat 51. Elit politik dan masyarakat bereaksi dengan demonstrasi untuk mendesak Kepala Kepolisian…

Dakwaan Berubah, Kuasa Hukum Pertanyakan Keseriusan Jaksa

Berita

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar persidangan bagi tiga orang terdakwa eks anggota Gafatar yaitu Mahful Muis Tumanurung, Drs. H. Abdussalam (Ahmad Mushaddeq), dan Andry Cahya (08/11). Ketiganya didakwa melakukan penistaan agama dan makar. Pada persidangan perdana ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya. Dakwaan yang dibacakan oleh JPU menuai protes dari tim kuasa hukum terdakwa,…

Klarifikasi LBH Jakarta Terkait Aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika

Siaran Pers

Menyikapi adanya pesan yang tersebar luas mengenai hasil konsolidasi untuk aksi Parade Bhinneka Tunggal Ika tanggal 19 November 2016, yang menyebutkan adanya perwakilan dari LBH Jakarta dalam kepanitiaan. Dengan ini, LBH Jakarta melakukan klarifikasi bahwa staf kami yang bernama M. Isnur dan Widodo Budidarmo menyatakan tidak mengetahui dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.…

Nelayan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin Lingkungan Pulau Reklamasi

Berita

Nelayan Muara Angke kembali melakukan unjuk rasa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (3/11). Mereka menagih janji Siti Nurbaya selaku Menteri LHK untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pengembang Pulau G, C, dan D di Teluk Jakarta. Menurut para nelayan, pengembang tersebut telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. “Kami menuntut Ibu Menteri yang terhormat…

Putusan Pengadilan Mendukung Pemberangusan Kebebasan Seni

Siaran Pers

Jakarta, Kamis, (10/11) – Pada peringatan hari Pahlawan tahun ini, faktanya bangsa Indonesia harus diperhadapkan dengan institusi pengadilan yang masih meng-amin-i penindasan serta penjajahan alam pikir, kreativitas serta kebebasan berpendapat dan berkumpul sejumlah warga negara Indonesia. Meski seluruhnya itu telah dijamin oleh Konstitusi. Majelis Hakim dalam putusannya justru membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan…

Fakta Persidangan Tidak Menunjukan Adanya Tindak Pidana, 26 Aktivis Dituntut 1 Bulan Penjara 2 Bulan Percobaan

Berita

Sidang Kriminalisasi 26 aktivis kembali dilanjutkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (09/11). Sidang kali ini memasuki agenda pembacaan tuntutan kepada 2 Pengacara Publik Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti, 1 orang mahasiswa bernama Hasyim, serta ke 23 buruh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan kepada 26 aktivis tersebut dengan tuntutan pidana penjara 1 bulan, dengan masa…

Pembacaan Tuntutan Ditunda, Hak Para Terdakwa Kembali Terlanggar

Berita

Sidang kriminalisasi aktivis yang ke-29 kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (1/11). Agenda persidangan kali ini sejatinya adalah pembacaan tuntutan untuk Terdakwa Tigor, Obed, dan Hasyim serta pemeriksaan 23 orang buruh, kembali berjalan tidak sesuai dengan rencana. Pasalnya, setelah pada persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mangkir tanpa sebab yang jelas, kali ini JPU menyatakan…

Hakim Pangkas Hak AA dan KK sebagai Anak

Berita

Sidang perdana untuk 2 orang anak, KK (14) dan AA (16) yang dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, (03/11). Kedua anak tersebut ditangkap karena kedapatan membawa benda tajam, keduanya terlibat perkara yang berbeda. Dalam persidang tersebut hakim menyatakan diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman…

1 Tahun Kriminalisasi 23 Buruh, 1 Mahasiswa, dan 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Siaran Pers

Rilis Pers 2092/SK-ADV-BRH/XI/2016 Tepat di tanggal 30 Oktober 2016 ini merupakan satu tahun upaya kriminalisasi terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Satu tahun lalu, mereka ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ditangkap saat mengutarakan aspirasi mereka yang menolak PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.…