LBH Jakarta Mengecam Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Kasat Intel Polres Tangerang dan Pembubaran Paksa aksi buruh yang tergabung dalam SBGTS-GSBI

Advokasi Kebijakan, Perburuhan, Siaran Pers

Pada Minggu, 9 April 2017 pada saat buruh yang mayoritas adalah buruh perempuan dari PT Panarub Dwikarya yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) melakukan aksi piket di Tugu Adipura Tangerang, kepolisian dan Satpol PP membubarkan paksa aksi yang sudah berlangsung selama lima tahun ini. Pembubaran paksa oleh…

Vacancy Notice for The Legal Research Officer

Karir

Position: Legal Research Officer Location: Based in Jakarta with travel to project locations in Bali and Jogjakarta Duration: Fixed term with 3-months probation period   Avocats Sans Frontières Avocats Sans Frontieres (translates as Lawyers without Borders – (www.asf.be) is an international non-governmental organization working towards the establishment of a just, equitable and united society, in…

Vacancy Notice for The Legal Officer

Karir

Position: Access to Justice – Legal Officer Location: Based in Jakarta with travel to project locations in Jogjakarta and Bali Type of contract: Fixed term with a probation period of 3 months   Avocats Sans Frontières Avocats Sans Frontieres (translates as Lawyers without Borders – (www.asf.be) is an international non-governmental organization working towards the establishment…

Tunggakan Rusunawa Bukti Kegagalan Pemprov DKI Jakarta Penuhi Janji Sejahterakan Warga

Siaran Pers

LBH Jakarta Desak Pemprov DKI Jakarta Hentikan Penggusuran Paksa LBH Jakarta mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur 9.522 penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta akibat tidak melunasi tunggakan rusunawa sebesar total 31,7 miliar Rupiah. Mayoritas penghuni rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI…

Penggusuran Rawasari, 9 Tahun Lalu Sebelum Ada Apartemen Green Pramuka City

Berita

Ramainya pemberitaan terkait Apartemen Green Pramuka City yang pidana konsumennya, komika Acho dan Andrew, menjadikan kasus penggusuran Rawasari di tahun 2008 teringat kembali. Pasalnya area penggusuran tersebut berada di jalan pintu masuk apartemen ini. Dahulu kawasan ini termasuk salah satu ikon pariwisata perdagangan keramik di Jakarta. Terdapat kurang lebih 50 Kios pedagang keramik dan 86…

Indonesia: Pihak Berwenang harus Menginvestigasi Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Aparat Kepolisian di Deiyai

Siaran Pers

Pernyataan Publik 8 Agustus 2017 Amnesty International Indonesia, Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta menyerukan suatu investigasi segera, independen, imparsial, dan efektif kepada para pihak berwenang Indonesia terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang mematikan dan semena-mena oleh aparat kepolisian yang berujung pada kematian seorang laki-laki dan melukai sedikitnya sepuluh orang lainnya, termasuk anak-anak di Kampung Oneibo, Kabupaten…

Hakim Putuskan Perkara 100 Ribu tetap Dilanjutkan

Berita

Charles Andrew (52), terdakwa kasus pengerusakan palang parkir Apartemen Green Pramuka City dengan kerugian Rp. 100.000, menghadapi penolakan eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (03/8). Menurut Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, dakwaan jaksa telah cermat dan perkara tetap dilanjutkan. Menurut kuasa hukum Andrew dari LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara,  perkara Andrew bukanlah…

9 Alasan Mahkamah Konstitusi Wajib Membatalkan Pasal Penggusuran Paksa

Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi

Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari berbagai LSM dan komunitas korban penggusuran mengajukan pembatalan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena melegalkan penggusuran paksa. Adapun alasan mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut adalah: 1. UU…

Menolak Penyamarataan Jam Belajar Anak Peserta Didik di Sekolah oleh Pemerintah Pusat

Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Risalah Kebijakan

Risalah Kebijakan Tolak Full Day School   Kontroversi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) belum berakhir. Pihak pemerintah, melalui beragam…

KEPOLISIAN DALAM BAYANG-BAYANG PENYIKSAAN

Advokasi Kebijakan, Peradilan yang Adil, Publikasi

Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016  Ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan tidak akan menghentikan praktek penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Indonesia. Mengingat tantangan bagi perang melawan penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008…