Diduga Korban Rekayasa Kasus, Karyawan Kemenkumham Gugat Praperadilan Polri

Dani Lastino yang merupakan seorang karyawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Kuningan Jakarta Selatan menggugat praperadilankan polri melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta terkait dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari Polsek Pamulang terhadap dirinya. Bermula pada tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 05.00 Wib pagi hari, dari rumah mertuanya yang…

Gerakan Melawan Lupa: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

Pernyataan Sikap Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim ototarian orde baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi dan kebebasan…

Lagi, Tahanan Meninggal Menggantung di Kamar Mandi Penjara

Tuntut Keadilan, Orang Tua Eric Lapor Divisi Propam dan Bareskrim Mabes Polri Terjadi lagi, meninggalnya tahanan di dalam sel. Kali ini Eric Cristian Soemantri yang tubuhnya ditemukan menggantung di kamar mandi sel tahanan blok 7 C Polres Metro Tangerang pada Kamis 6 Maret 2014. Pihak keluarga akhirnya melaporkan kematian tersebut ke LBH Jakarta karena terdapat kejanggalan-kejanggalan…

Mempertanyakan Komitmen Satgas dalam Menuntaskan Outsourcing di BUMN

Rabu, 23 April 2014 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU pada siang itu adalah mendengarkan Pejelasan dari Ketua Satuan Tugas mengenai penyelesaian permasalahan Outsourcing di BUMN. Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa kinerja SATGAS…

Menjaring Simpul di Education & Equiping Tomorrow’s Justice Refomers

LBH Jakarta mensosialisasikan layanan bantuan hukum di event Education & Equiping Tomorrow’s Justice Refomers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Senin, 21/4). Sebuah acara yang turut diikuti oleh peserta dari beberapa organisasi, baik dalam lingkungan internal kampus maupun organisasi eksternal seperti HUKUM ONLINE, KLINIK HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK, dll. Selain sosialisasi layanan bantuan hukum, LBH Jakarta juga…

Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum & Penggalangan Dana Publik

Kali ini (Jumat, 18/4) SIMPUL melakukan kegiatan di komunitas Pelangi Mahardika yang menaungi para lesbian, biseksual dan trasngender (LBT). Komunitas ini didirikan oleh pekerja Federasi Buruh Lintas Pekerja (FBLP). Kegiatan diawali dengan pemaparan profil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atas pandangan para peserta tentang LBH Jakarta dan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat…

Jangan Viktimisasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) mengutuk keras kejahatan di TK Jakarta International School (JIS). Akan tetapi sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Usia Dini Non-Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi, yang disampaikan pada Jumat, 18 April 2014. Pasalnya, ia menyatakan bahwa menurut hasil investigasi Kemendikbud, siswa yang…

Merintis Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh

  Kamis, 17 April 2014, LBH Jakarta mengadakan acara Diskusi Kecil terkait Masukan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh yang bertempat di kantor LBH Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 13 orang perwakilan Serikat Pekerja/Serikat buruh di sekitar Jabodetabek. Tujuan diadakan acara diskusi ini adalah meminta masukkan mengenai pelaksanaan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh dan meminta masukkan…

KALABAHU: Perlindungan Buruh Migran dan Pekerja Rumah Tangga

“Apa persepsi kalian tentang Buruh Migran dan PRT? Tuliskan di kertas berwarna yang sudah dibagikan”, Nurus S Mufidah, Direktur LBH ASPEK membuka sesi pertama Kalabahu pada Senin, 21 April 2014 di LBH Jakarta. Perspektif peserta bermacam-macam tentang PRT, ada yang mengatakan “mengganggu rumah tangga”, “sebaiknya usia PRT lebih tua”, “kembang desa”, “gitu-gitu aja nasibnya”, ada…

Menagih Janji Pemerintah untuk Lindungi Perempuan

Dengan total 342 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, ada banyak desakan yang muncul supaya Pemerintah pusat bersikap lebih tegas. Apalagi korban-korban Perda semacam ini sudah berjatuhan, tanpa jelas betul Pemerintah pusat atau daerah yang semestinya lebih tegas bertindak. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk meninjau ulang pelaksanaan Perda yang diskriminatif terhadap…