topi polisi

Calon Kabareskrim harus Memiliki Komitmen Reformasi Kepolisian Berdasar Hukum dan HAM

Rabu 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Pelantikan itu akan berdampak pada kursi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) lowong dan menunggu pengganti yang baru. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Presiden Republik…

Tetapkan Kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat

Siaran Pers Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Pada tanggal 21 September 2020 lalu, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) bersama-sama dengan beberapa kelompok masyarakat sipil mendatangi Komnas HAM untuk meminta penetapan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, sebagai pelanggaran HAM berat. Namun hingga kini Komnas HAM masih belum merespon atau menetapkan kasus tersebut sebagai…

Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Pelanggaran KUHAP

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan terdakwa Jumhur Hidayat aktivis Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia (KAMI), Kamis (21/21). Jumhur HIdayat terpaksa menghadapi peradilan karena cuitannya pada media sosial Twitter Oktober 2020 silam dianggap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Hadir dalam persidangan sebagai kuasa…

topi polisi

Uji Kepatutan dan Kelayakan Kapolri Minim Evaluasi HAM

Rilis Pers Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Pada Rabu, 20 Januari 2021, calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (RI).  Dalam proses tersebut, Listyo memaparkan visi misi dan kebijakan yang akan dibuat jika disetujui menjadi Kapolri. Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menyayangkan…

Pelanggaran HAM dalam Buruknya Kualitas Udara di Jakarta

Jakarta, 20 Januari 2021 – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar Sidang Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit (CLS), terhadap Polusi Udara Jakarta, 20 Januari 2021. Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. ni memasuki babak terakhir dalam agenda pemeriksaan saksi ahli. Penggugat menghadirkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga, S.H., sebagai ahli…

topi polisi

Polisi dan Pelanggaran HAM : Pekerjaan Rumah Kapolri Baru

Rabu, 13 Januari 2021 pemerintah menyambangi DPR RI untuk menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang Nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggantikan Kapolri Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021. Surpres tersebut berisi nama calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Calon Kapolri…

Ahli Neurologi AS Beberkan Dampak Buruk Polusi di Sidang Gugatan Warga atas Pencemaran Udara Jakarta

JAKARTA, 13 Januari 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara atas pencemaran udara Jakarta yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menghadirkan Ahli Neurologi dari Ohio, Amerika Serikat, Alan H. Lockwood, MD, FAAN, FANA sebagai saksi ahli dari Penggugat. Profesor Emeritus Neurologi dari Universitas at Buffalo di New York tersebut mengungkap banyaknya dampak buruk…

Rekam Jejak Calon Kapolri: Gagal Ungkap Penyiram Air Keras terhadap Novel Baswedan

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Novel Baswedan Pada Rabu, 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo akhirnya menyerahkan calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis ke DPR. Adapun nama yang diserahkan oleh Presiden adalah Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebagai kandidat kuat Kapolri, tentu beragam pekerjaan rumah kepolisian telah menanti, salah satunya mengungkap…

Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum Diputus Bersalah, TAUD Sebut Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan MK

“Mengadili: Menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang dalam dakwaan keempat Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan…” Hakim tunggal Pengadilan Negeri…

Memperkuat Perlindungan Hak Hak Buruh Melalui Advokasi Penegakan Hukum Pidana Perburuhan

Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia…