KAMI TERUSIR: LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA 2015

Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus…

Tolak RKUHP: Partisipasi Formalistik, Tanpa Mendengar Masukan Publik

Siaran Pers Bersama Aliansi Nasional RKUHP Aliansi Nasional RKUHP menolak keras cara-cara pemerintah yang melakukan sosialisasi searah tanpa memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Pada tanggal 23 Agustus 2022, pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggelar kick off terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kami menilai agenda ini…

Neraca Timpang Bagi Si Miskin

Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia Pengesahan UU Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 merupakan peristiwa penting perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Sejak saat itu, bantuan hukum didefinisikan secara hukum dan segala kerja-kerja bantuan hukum terinstitusionalisasi dalam sebuah standar dan mekanisme hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan data…

BUKU SAKU UNTUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL

APA SIH ARTI SEKTOR INFORMAL? Secara sederhana, informal berarti tidak formal- tidak resmi. Sebuah penelitian yang dilakukan Sukesi dkk menyebutkan 11 ciri sektor informal yaitu : usaha tidak terorganisasi tidak ada izin usaha kegiatan tidak teratur kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada pekerja dapat mudah keluar masuk teknologi sederhana modal dan usahanya kecil tidak…