Senin, 25 Juli 2022 Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat melalui Kuasa Hukumnya Koalisi Selamatkan Pulau Pari menjalani sidang perdana Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,…
Hari Bhakti Adhyaksa atau yang bisa dikenal dengan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia diperingati pada 22 Juli setiap tahunnya. Tahun ini, dalam perayaan hari kelahirannya yang ke- 62 Kejaksaan Republik Indonesia mengusung tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi.” Namun di sisi lain, kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Sisi Humanis Kejaksaan kerap ditampilkan secara parsial dan…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta turut prihatin sekaligus mengutuk peristiwa memilukan yang diduga terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol. Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Berdasarkan informasi terbatas yang diketahui publik, sementara terdapat 2 hal yang saling bertalian terjadi dalam peristiwa tersebut, yakni tembak menembak antara Brigpol J dengan Bharada E…
Senin (18/07/2022), telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengikuti aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum ABH. Pada agenda sebelumnya, ABH dituntut 6 bulan penjara oleh Penuntut Umum atas dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)…
Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat mengajukan Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian. Permohonan Praperadilan diajukan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan. Sebelumnya, Kepolisian Resor Kepulauan Seribu…
Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang sapu jagat yang kita kenal dengan Undang Undang Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara…
Pemerintah dan DPR pada 6 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB, kembali membahas RKUHP. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah rapat 25 Mei 2022, yang dapat dipantau dalam kanal youtube DPR RI. Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022. Namun ada…
Telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan ini dilangsungkan dengan dihadiri oleh ABH secara daring. Proses hukum ini bermula dari partisipasi seorang anak (MR, 15 tahun) dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 di depan Gedung DPR…
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui jurusita melakukan penyerahan penetapan eksekusi sebagaimana perkara pada putusan nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2003 yang telah dimenangkan oleh warga Rusunami Petamburan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai kewajiban…
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Tahun 2021 Polisi secara konsisten menjadi Institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, Yakni 661 aduan, jika kita lihat Tahun 2020 terdapat 785 kasus Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian, hal tersebut menggambarkan terjadi peningkatan aduan setelah tahun 2019, dimana Komnas HAM menerima aduan…