RUU Pertanahan: Membangun Koloni Baru Di Bawah Investasi

Carut marut pengaturan agraria di Indonesia terus berkelanjutan. DPR atas dorongan utama Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berencana mengesahkan RUU Pertanahan. Sejak DPR menyampaikan RUU Pertanahan kepada Presiden pada 18 Maret 2016, RUU ini mulai dibahas secara pasang surut. 6 April 2016, Menteri ATR/BPN ditunjuk sebagai koordinator. 20 Mei 2016, Presiden SBY mengeluarkan amanat perihal…

Kertas Kebijakan Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian RI

Kertas kebijakan ini disusun sebagai rekomendasi yang didasarkan pada hasil refleksi dan evaluasi advokasi pelanggaran hak-hak buruh yang terus terjadi dan masih lemahnya peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui penegakan hukum pidana. Absennya peran negara dalam melindungi hak buruh tampak di keseharian pergulatan kaum buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam…

Paralegal, Para Penjegal Ketidakadilan: Kumpulan Kisah Penanganan Kasus Paralegal

Catatan dalam kompedium ini, meskipun dituliskan secara singkat namun menyajikan secara padat dan berisi mengenai narasi sejarah serta pengalaman berharga tentang siapa dan bagaimana peran paralegal di masyarakat. Perjalanan paralegal sebagai bagian dari sejarah penegakan hukum dan keadilan di negeri ini yang tidak dapat dielakkan, diketengahkan secara ringkas dan sederhana untuk membuka pemahaman historis kita…

Mereka yang Sudah Lelah Dengan Kekerasan: Catatan Kasus Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

“Pengalaman adalah guru terbaik.” Lewat pepatah ini, kita diingatkan bahwa belajar dari pengalaman adalah hal yang terbaik. Selain mendatangkan pengetahuan, pengalaman juga mendatangkan hikmah. Di antara sekian kisah dan pengalaman yang terjadi pada sejarah umat manusia, adalah kisah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang dengan orientasi seksual berbeda yang masih terus terjadi…

TAK PUPUS MENGHARAP PELANGI: PENGALAMAN PEREMPUAN MENGHADAPI PENGGUSURAN PAKSA DAN BANJIR

Apa yang dirasakan, dipikirkan dan kemudian dilakukan perempuan ketika penguasa atau pengusaha menggusur paksa rumah dan kampung halaman tempat mereka hidup atas nama pembangunan? Juga ketika terjadi banjir besar yang tidak lain terjadi akibat angkuhnya pembangunan yang tidak selaras dengan lingkungan alam? Apakah dalam setiap proses pembangunan termasuk praktik penggusuran maupun penanggulangan bencana banjir, warga…

Kertas Kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja

Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong draf RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul. Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim kerja yang…

Siaran Pers Gebrak: Setahun Pandemi,Pemerintah Gagal Lindungi Kelas Buruh dan Rakyat

Gebrak, 29 April 2021 – Serikat buruh, organisasi pelajar-pemuda-mahasiswa, petani,perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruhbersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi turun ke jalan memperingati HariBuruh Internasional, 1 Mei 2021, serentak di 27 provinsi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada peringatan Hari Buruh Internasional ini, Gebrak menyoroti kegagalan pemerintah dalam melindungi…

Mendesak Audit Independen Alutsista

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan peristiwa yang tragis dan memprihatinkan kita semua. Kita patut sedih dan berduka atas peristiwa itu. Para prajurit TNI gugur ditengah proses latihan yang sedang dilakukan. Di tengah keprihatinan dan rasa duka itu, tentu peristiwa itu perlu…

Penangkapan dan Kriminalisasi Advokat LBH/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

JAKARTA. Selasa, 27 april 2021. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meluncurkan laporan kriminalisasi advokat secara virtual dan disiarkan langsung melalui kanal youtube @Yayasan LBH Indonesia. Hadir sebagai narasumber Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), Arif Maulana (Direktur LBH Jakarta), Eti Oktaviani (Direktur LBH Semarang), dan Frank T. Kahiking (Direktur LBH Manado). Acara ini dimoderatori oleh Muhamad Isnur…

PENGUMUMAN: REKRUTMEN PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA 2021

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan tersebut. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses…