Ringkasan Eksekutif Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Risalah Kebijakan

1. Pengantar Obsesi Presiden Joko Widodo dipenghujung tahun 2019 yang menyatakan hendak mempercepat perputaran arus modal investasi, sepantasnya membuat masyarakat sipil khawatir dengan nasibnya. Dengan memboyong draf RUU Cipta Kerja ke DPR, Pemerintah sedang mengingkari amanat konstitusi yang dipikul.  Sebab, substansi yang dikandung dalam RUU Cipta Kerja sangat jauh arang dari api. Untuk merealisasikan iklim…

[Siaran Pers] Peluncuran Kertas Kebijakan LBH Jakarta tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Siaran Pers

Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi narasi Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan adalah ilusi dari perampasan ruang hidup masyarakat dan nyatanya mengorbankan hak-hak pekerja. LBH Jakarta dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena tujuannya bukan untuk pemajuan hak asasi manusia melainkan demi memanjakan pemodal dengan memangkas hak-hak rakyat. Pada perkembangannya, Presiden dan DPR menyatakan…

[SIARAN PERS] 6 AKTIVIS PAPUA DI VONIS 8 DAN 9 BULAN PENJARA

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Siaran Pers

KUASA HUKUM : PUTUSAN HAKIM KELIRU & HAKIM GAGAL MENGHADIRKAN CINTA DAN DAMAI BAGI MASYARAKAT PAPUA. Jakarta, 24 April 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 (Sembilan) bulan penjara terhadap ke-enam aktivis Papua kecuali Issay wenda yang divonis selama 8 (delapan) bulan. Purwanto selaku ketua majelis hakim membacakan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan…

Segera Lepaskan Ravio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Siaran Pers Bersama SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR Jakarta, 23 April 2020 Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB. Sebelumnya melalui akun twitter…

PN Jakpus Bebaskan Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya 2018

Advokasi Kasus, Peradilan yang Adil, Siaran Pers

Tim Advokasi Papua, selaku kuasa hukum dari Sdr. MG mengapresiasi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusan sela Perkara Nomor 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 08 April 2020, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima Eksepsi Penasehat Hukum dari Sdr. MG dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM/35/R.1.16/EKU.1/09/2019…

6 Aktivis Tahanan Politik Papua Dituntut 1 Tahun 5 Bulan karena Aksi Unjuk Rasa Menolak Rasisme

Advokasi Kasus, Siaran Pers

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang 6 Aktivis Tahanan Politik Papua pada Jumat, 03 April 2020. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dilakukan secara virtual/teleconference, dimana para tahanan tetap berada di dalam rumah tahanan negara, sedangkan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum hadir di…

Kepolisian Jangan Sewenang-Wenang! Pembatasan Sosial Berskala Besar Belum Berlaku, Kepolisian Tidak Boleh Terapkan Pasal Pidana dalam UU Kekarantinaan Wilayah!

Siaran Pers

LBH Jakarta kritik tindakan Kepolisian Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap 18 warga yang diduga tidak mematuhi himbauan kepolisian dan dianggap melanggar pembatasan berskala besar dengan merujuk pada pasal 93 UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP pada Jumat Malam (2/4/2020). Penangkapan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum,…

Pemerintah Tidak Boleh Melakukan Akrobat Hukum Dalam Perumusan Dan Penerbitan Paket Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19

Siaran Pers

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan manuver/akrobat hukum serampangan dalam hal penerbitan aturan pelaksana daripada paket kebijakan kekarantinaan kesehatan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Hal ini menjadi penting, karena penanggulangan wabah Covid-19 selain membutuhkan itikad politik yang baik dari Pemerintah, juga membutuhkan perangkat hukum dan aturan pelaksana yang memadai yang bisa menjamin tata kelola…

DPR Harus Menunda Pembahasan Berbagai RUU Hingga Darurat Kesehatan Berakhir

Siaran Pers

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Sejak 31 Maret 2019, Presiden Jokowi sudah menetapkan situasi epidemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) status darurat kesehatan atau kejadian yang bersifat luar biasa yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dengan demikian, status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali…