Demonstrasi kenaikkan harga BBM di depan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berlangsung pada hari Kamis, 20 Juni 2013. Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIBB, yang diawali dengan orasi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lalu massa aksi melanjutkan aksi dengan Long March ke Bundaran Patung Kuda menuju salemba.…
Kamis, 20 Juni 2013 pukul 10.35 dilaksanakan sidang pertama gugatan buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap 7 Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberikan penangguhan upah kepada 7 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada sidang ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Jokowi), dianggap tidak menghadiri sidang karena dihadiri oleh Biro…
A. Situasi dan Kondisi Kebebasan Berorganisasi dan Berserikat 3 Tahun Terakhir di Indonesia Situasi dan kondisi kebebasan berorganisasi dan berserikat dalam 3 tahun terakhir di Indonesia bukan semakin membaik tetapi semakin buruk. Hal tersebut terkonfirmasi dari pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, dalam 3 tahun terakhir, yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kasus Tahun 2010…
JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi buruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Gerakan Bersama (Geber) Pekerja BUMN mengancam akan melakukan mogok kerja massal di seluruh perusahaan BUMN. Pemogokan kerja itu dilakukan sebagai bentuk sikap buruh atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ais, Koordinator Geber BUMN mengatakan, sebanyak 40…
MEMPERKUAT SISTEM HAK ASASI MANUSIA ASEAN MELALUI ADVOKASI HUKUM Informasi Program Tanggal: 15 – 17 Juli 2013 Tempat: Yogyakarta, Indonesia Tenggat Waktu Pendaftaran: 25 Juni 2013 [button color=”#F2FF00″ background=”#FF0000″ size=”medium” src=”https://docs.google.com/forms/d/1J3vQuatsmsIyhKvbTMq3UfwWJiPEY5PPmibyzhKLXzU/viewform?pli=1″]Registrasi Online[/button] LATAR BELAKANG Sejumlah kasus-lasus seperti Pembunuhan kilat, migrasi, penghilangan paksa, penggusuran paksa, represi atas kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, intoleransi dan diskriminasi…
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Akhir-akhir ini PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penggusuran terhadap pedagang di stasiun di kawasan Jabodetabek, salah satunya adalah kami para pedagang dari stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Sebelum adanya penggusuran kami hanya diberikan sosialisasi agar segera meninggalkan…
LBH Jakarta gugat Dahlan Iskan (Pembangkangan Hukum Menteri Negara BUMN) Pada tanggal 22 Mei 2006 Yasman Hadi “dipecat” oleh Menteri Negara BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Sugiharto karena melaporkan indikasi penyimpangan / pelanggaran prosedur oleh Direksi Perum Perumnas Senilai Rp. 350 Milyar serta keterpurukan kinerja operasional dan keuangan di Perum Perumnas. Atas pemecatan…
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun financial, karena sesungguhnya LBH Jakarta adalah milik…
Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (Geber BUMN), telah melakukan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diselenggarakan pada hari Minggu-Senin, 2-3 Juni 2013. Silatnas, diikuti oleh 40 pimpinan serikat-serikat pekerja di lingkungan BUMN. Dari Silatnas ini, dihasilkan beberapa rekomendasi yang diantaranya berisikan (1) Menolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) Pengawalan Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan di Komisi IX…
Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang mana saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dibahas di DPR RI. Pembahasan RKUHAP di DPR RI, yang paling alot salah satunya mengenai keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Institusi Polri yang paling “ngotot” menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan tetap…