BAP Diduga Palsu Dipertanyakan dalam Persidangan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang kriminalisasi 26 Aktivis, Selasa (09/08). Agenda persidangan kali ini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menghadirkan Budy Antonius Saggala sebagai saksi penangkap terhadap para terdakwa. Sebagai saksi yang dihadirkan jaksa dari pihak Kepolisian, Budy menjawab berbagai pertanyaan dari kuasa hukum 26 aktivis. Dalam…

Ada Dugaan BAP Palsu dalam Sidang Kriminalisasi 26 Aktivis

Siaran Pers GBI dan Tabur Sidang Lanjutan Kriminalisasi 26 Aktifis Diwarnai BAP Palsu Persidangan lanjutan kriminalisasi 23 aktivis buruh, 2 pengacara publik LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa kembali digelar PN Jakarta Pusat, Selasa (9/8). Dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Budi Antonius Sagala. Saat aksi buruh 30 Oktober 2015, Budi berperan mengamankan Tigor…

Hakim Kabulkan Praperadilan Ganti Kerugian Pengamen Cipulir

Press Release No: 1552/SK-RILIS/VIII/2016 Korban salah tangkap dan rekayasa kasus, Andro Suprianto dan Nurdin Prianto bersyukur atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (09/08). Hakim Tunggal perkara Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, Totok Sapto Indrato S.H., M.H., menyatakan menerima sebagian permohonan ganti kerugian Andro dan Nurdin. Hakim menyatakan bahwa Negara harus membayar ganti kerugian kepada Andro dan…

Dipecat Semena-mena, Pilot Lion Air Beberkan Keganjilan Kontrak Kerja

Jakarta – Kontrak kerja pilot Lion Air dinilai melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketua Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group Eki Adriansjah mengatakan secara esensi kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Eki menjelaskan dalam Pasal 59 UU 13/2003, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dibuat untuk…

Reklamasi Pulau F,I, dan K Membunuh Nelayan

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kamis, 4 Agustus 2016, Sidang Reklamasi Pulau F, I, K kembali dilanjutkan PTUN Jakarta. Agenda persidangan ini adalah pemeriksaan saksi dari para penggugat KNTI, WALHI dan nelayan Teluk Jakarta. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah Zelfi E.S nelayan tangkap di Teluk Jakarta. Dalam kesaksiannya, Zelfi menceritakan hidupnya yang berkecukupan…

Kesaksian Usman Hamid dan Hendardi terkait Laporan TPF Munir

Jakarta-Sidang sengketa informasi terkait laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir kembali digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) Selasa, 2 Agustus 2016. Bertempat di lantai 5 Gedung KIP, sidang ini memasuki agenda pemeriksaan saksi yang diajukan pemohon (Kontras dan LBH Jakarta). Pemohon menghadirkan Hendardi yang merupakan anggota TPF Munir dan Usman Hamid selaku Sekretaris TPF Munir. “Ada…

Berada Dalam Posisi Berbeda, 26 Aktivis yang Dikriminalisasi Bantah Ditangkap Bersamaan

Sidang lanjutan dugaan kriminalisasi 26 aktivis buruh kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/07). Agenda persidangan kali ini memasuki bagian akhir pemeriksaan saksi. Pada kesempatan ini, Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan saksi dari anggota Kepolisian Polda Metro Jakarta. Benny Situmeang merupakan saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian. Benny merupakan saksi penangkap yang mengaku melakukan…

Pemda DKI Jakarta Tidak Siap Menanggapi Gugatan Kasus Belok Kiri Fest

Sidang lanjutan gugatan terhadap Keputusan Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta – Taman Izmail Marzuki DKI Jakarta kembali digelar oleh PTUN Jakarta (28/07). Sidang kali ini memasuki tahap pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Namun, sidang  harus ditunda karena ketidaksiapan pemerintah dalam membuat dokumen. Pratiwi Febry, Pengacara Publik pada LBH Jakarta mengaku kecewa atas ketidaksiapan PEMDA…

Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II; Dikhawatirkan Mengubah Rekomendasi Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Jakarta, 29 Juli 2016. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengkhawatirkan penggantian Menko Maritim ke Jend (Purn) Luhur Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakan yang telah diambil Menko Maritim sebelumnya DR. Rizal Ramli dalam menghentikan Reklamasi Pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi. Koalisi mengapresiasi kinerja dan kebijakan Rizal Ramli…