Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku, Pemerintah Harus Batalkan Surat Edaran Menaker tentang Tunjangan Hari Raya (THR)

Perburuhan, Siaran Pers

LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak…

Diskusi Diponegoro: Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19

Berita, Covid-19

LBH Jakarta Kembali menggelar Diskusi Diponegoro melalui Zoom Webinar dengan tema Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19 bersama MAJU, TAF dan USAID (22/04). Diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengungkap penyebab perempuan lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama Covid-19. Diskusi ini dimoderatori oleh Oky Wiratama (Pengacara Publik LBH Jakarta) dengan menghadirkan Siti Aminah…

Warga Khawatir Layanan Kesehatan Tidak Mampu Menampung Korban COVID-19

Covid-19, Siaran Pers

Siaran Pers Bersama Pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai ketidakmampuan fasilitas kesehatan menampung dan melayani pasien. Hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa 88,4 % responden khawatir layanan kesehatan tidak mampu menampung warga yang sakit. Kekhawatiran…

Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Perhatikan Pemenuhan Tempat Tinggal Alternatif Sementara Bagi Warga Tunawisma Di Situasi Wabah Pandemi COVID-19

Covid-19, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat…

Sidang CLS Polusi Udara Jakarta Kembali Dilanjutkan dengan Agenda Pemeriksaan Ahli

Advokasi Kasus, Berita, Jakarta Kritis, Perkotaan Masyarakat Urban

Di tengah situasi Pandemi Covid-19, Sidang Citizen Lawsuit terkait buruknya kualitas udara di Jakarta tetap dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (21/04). Agenda sidang CLS ini memasuki agenda pemeriksaan ahli. Pada persidangan ini, penggugat menghadirkan Sony Maulana Sikumbang, S.H, M.H., sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Pada sidang yang dilaksanakan secara online dengan mekanisme…

Menolak ditumbalkan Untuk Kepentingan Pemodal Warga Gugat Keputusan Presiden Bahas RUU Omnibus Law Cilaka Bersama DPR

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law, Publikasi, Siaran Pers

Pers Rilis  Tim Advokasi Untuk Demokrasi   Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Gugatan ini dilayangkan…

Penanganan Wabah Pandemi Virus COVID-19 dan Penerapan PSBB di Jabodetabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga

Covid-19, Siaran Pers

Siaran Pers Pada hari selasa (28/04) LBH Jakarta meluncurkan Kertas Posisi terkait penanganan wabah pandemi virus COVID-19 dan penerapan PSBB di Jabodetabek yang mana kebijakannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga. Kertas Posisi ini diluncurkan sebagai bagian dari respon dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,…

Catatan Kritis LBH Jakarta: Penanganan Wabah Pandemi Virus COVID-19 dan Penerapan PSBB di Jabodetabek

Covid-19, Kertas Posisi

Salah satu yang menjadi sorotan dalam kertas posisi ini adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan. Pemerintah hanya menerapkan PSBB yang notabenenya hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga…

Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera!

Omnibus Law, Siaran Pers

Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia/FRI 26 April 2020 Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera! FRI: 4 Pola Digunakan untuk Berangus Suara Kritis JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melihat kemunduran Demokrasi semakin parah. Setidaknya sejak Februari 2020 teridentifikasi beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik yang dialamatkan kepada RUU…