PRESS RELEASE : 040/X/2015 PEMERINTAHAN JOKOWI-JK ADALAH REZIM PENINDAS DAN MEMPERBUDAK BURUH INDONESIA Pemerintahan Jokowi–JK dalam upaya menjawab permasalahan ekonomi yang tengah melanda Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Dari paket kebijakan ekonomi yang telah di keluarkan hingga ke empat ini, ada satu hal yang sangat disorot oleh kaum buruh Indonesia yaitu mengenai pelanggengan politik upah…
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil “Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru” Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jemaat dari GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali gelar ibadah bersama di depan Istana Merdeka, Minggu (25/10). Ibadah tersebut merupakan bentuk protes Jemaat dari GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia yang dipangkas kebebasan beribadah dan berkeyakinannya oleh pemerintah. Ibadah kali ini merupakan ibadah ke 100 Jemaat GKI Yasmin dan Filadelfia yang mereka lakukan di depan…
Dalam diskusi bertajuk ‘Bela Negara untuk Apa?’ di Kantor Lembaga Bimbingan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (18/10). Humas Indonesia tanpa Militerisme, Surya Anta mengatakan, dengan adanya bela negara, dia menilai negara akan mengembalikan kepada sistem otoriter seperti yang dipraktikan pada era Orde Baru (Orba). “Nasionalisme ini seperti yang pernah dilakukan masa Orde Baru…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Puluhan massa yang mengatasnamakan Indonesia Tanpa Militerisme melakukan aksi di depan istana negara pada senin 5 oktober 2015. Aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari lahir tentara nasional indonesia ini menyikapi masalah perlunya reformasi TNI, tentara fokus pada pertahanan dan jangan masuk ranah sipil. Beberapa tahun ini terlihat indikasi bangkitnya kembali militerisme dan politik orde…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan beberapa anggota dari serikat buruh pada selasa 13 oktober 2015 melakukan audiensi dengan Komnas HAM mendorong advokasi lahirnya unit pidana perburuhan di kepolisian. Audiensi yang dilakukan di kantor Komnas HAM ini diterima oleh salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Dalam upaya penegakan hukum kasus-kasus di bidang pidana perburuhan yang…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite persatuan Rakyat Tolak RPP Pengupahan melakukan deklarasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintanh tentang Pengupahan yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini pada selasa 13 oktober 2015. Aksi deklarasi penolakan RPP pengupahan ini disampaikan di bundaran hotel indonesia. Komite Persatuan Rakyat tolak RPP Pengupahan memandang bahwa…
Koalisi Nasional Anti-Pemidanaan yang Dipaksakan beranggapan bahwa perlakukan kriminalisasi berawal dari tim penyidik kepolisian ketika meningkatkan status korban menjadi tersangka. “Seperti diketahui saat ini kriminalisasi bukan saja diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan merambah ke semua sektor tani, buruh, masyarakat miskin, seniman, budayawan dan PNS,” ungkap tim Koalisi Ichsan Zikri di Makassar, Kamis. Dalam…
Retno Listyarti, mantan kepala Sekolah Menengah Atas 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, kembali menjalani sidang gugatan terhadap kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kali ini, agenda sidang adalah penggugat memberikan jawaban atau replik. Retno mengatakan, pada intinya, jawaban dalam replik ini, pihaknya menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat. “Hari ini pembacaan…
Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, ada suara penolakan dari buruh dan aktivis advokasi perburuhan. Mereka menolak pengesahan RPP itu jika isinya masih potensial merugikan buruh. Salah satu yang disasar adalah sanksi pidana. Pengacara publik LBH Jakarta, Wirdan Fauzi, mengecam penghilangan sanksi pidana dalam RPP. Ketentuan lama, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan…