Densus 88

Mangkirnya Densus 88 dan Penundaan Sidang Perdana Praperadilan Berpotensi Melanggar Hak John Menguji Keabsahan Penyidikan

Densus 88 Mangkir Sidang Pertama Rabu, 11 Januari 2033, Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pertama praperadilan dengan perkara nomor: 118/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL yang diajukan John Sondang Saito Pakpahan. Namun, agenda persidangan ditunda hingga 24 Januari 2023 karena Densus 88 selaku termohon dalam perkara ini mangkir dari panggilan sidang tanpa alasan hukum…

4 orang anggota Densus 88

Koalisi Reformasi Anti Teror Praperadilankan Densus 88!

Permohonan Praperadilan John Pada 27 Desember 2022, John Sondang Saito Pakpahan melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Anti Teror mengajukan permohonan praperadilan atas penyidikan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror terhadapnya. Sebelumnya, pada 16 Februari 2022, John ditangkap karena melakukan pelemparan molotov terhadap Pos Polisi di sekitar kolong Tol Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat.…

The Cost(s) of Justice

This is an article about money. Not a glamorous topic by any means. But funding – especially consistent and adequate funding – is the lifeblood of any social justice movement. Yet, legal aid organisations across Australia and Indonesia are underfunded for the work they do. Having spent the past 2 weeks interning at LBH Jakarta,…

Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta

Pengumunan Seleksi Administrasi Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta 2023

Selamat kepada kamu-kamu yang lolos seleksi administrasi dalam proses Rekrutmen Penerimaan Pengacara Publik LBH Jakarta 2023. Astatantica Belly Stanio Fazri Kurniansyah Hasibuan Natalia. N Rivki Dwi Putra Wildanu Syahril Guntur   Bagi kamu yang namanya tertera di atas, kami menantimu untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu: Tahapan Rekrutmen Hari, Tanggal Pendaftaran Administrasi Senin, 19/12/22 – Jumat…

Jokowi menjelaskan Perppu Cipta Kerja menggunakan baju putih berdiri di podium

Tolak Perppu Cipta Kerja, Jokowi Pengkhianat Rakyat & Konstitusi

Akrobat Hukum Pemerintah di Penghujung Tahun Di penghujung tahun 2022, tepatnya pada 30 Desember 2022, Pemerintah melakukan akrobat hukum untuk menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja baik secara prosedural maupun substansial, Pemerintah justru terus menerus menerbitkan aturan…

Orang Tua Murid dan Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menyerahkan surat keberatan administratif ke Wali Kota Depok di Balaikota Depok

Orang Tua Murid Layangkan Keberatan Administratif atas Tindakan Wali Kota Depok yang Berupaya Memusnahkan SDN Pondok Cina 1 secara Sewenang-wenang

Upaya Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Pada 11 Desember 2022 lalu Pemerintah Kota Depok berupaya memusnahkan bangunan SDN Pondok Cina 1 dengan mengerahkan ratusan aparatnya. Tindakan tersebut didasarkan pada  surat Wali Kota Depok nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan status lahan SDN Pondok Cina 1 dari tempat pendidikan menjadi…

Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Negara

Sidang Pemeriksaan Gugatan PJ Kepala Daerah Resmi Dibuka PTUN Jakarta

Pembacaan Gugatan PJ Kepala Daerah Pada Kamis, 5 Januari 2023, telah dilangsungkan sidang pertama pembacaan gugatan antara warga masyarakat terhadap Presiden RI dan Mendagri RI terkait perbuatan melawan hukum dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Pembacaan gugatan perkara yang teregistrasi dengan nomor: 422/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut dilangsungkan secara elektronik. Pembacaan gugatan tersebut dilakukan setelah menempuh proses dismissal dan…

Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.

PTUN Jakarta Mulai Gelar Sidang Gugatan Pemutusan Akses 8 Platform Digital

Pembacaan Gugatan Kominfo Secara Elektronik Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) telah menyelesaikan perbaikan Gugatan terkait Pemutusan Akses terhadap delapan situs layanan internet, aplikasi game dan platform digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan menyerahkan perbaikan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2023, secara langsung dan elektronik.…

PERPPU Cipta Kerja: Wajah Kediktatoran Pemerintah Dalam Praktik Legislasi

Rabu (30/12), di penghujung tahun ini Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)  Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden. sampai dengan saat…