Syarat Pendaftaran KALABAHU 40

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) merupakan pelatihan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta semenjak tahun 1980. LBH Jakarta merupakan lembaga yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin; buta hukum dan tertindas dengan mengedepankan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. Melalui KALABAHU, LBH…

Keterangan Saksi Fakta dan Ahli Menguatkan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan SK Mutasi Pegawai KPK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali mengadakan persidangan sengketa tata usaha negara antara Wadah Pegawai (WP) KPK vs Pimpinan KPK pada Kamis (31/1). Persidangan kali ini memasuki agenda mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak penggugat, dalam hal ini Wadah Pegawai KPK. Hadir sebagai saksi fakta Rasamala Aritonang (Kabag Perundang-undangan dan Produk Hukum…

Persidangan Cepat Penyalahguna Narkotika Melanggar Prinsip Peradilan yang Adil

Kami, LBH Jakarta dan LBH Bandung mengkritik keras rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang menerapkan sistem peradilan cepat khusus terhadap kasus penyalahguna narkotika. Sebagaimana ramai dipublikasikan, Kejari Bandung membuat ‘terobosan hukum’ (baca: menerabas hukum) dengan memangkas durasi waktu persidangan dari dakwaan hingga putusan hingga kurang dari 14 hari dengan alasan untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat,…

WP KPK Hadirkan Saksi Ahli Manajemen SDM di Sidang Sengketa SK Rotasi dan Mutasi Pegawai KPK

Kamis (24/1), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang sengketa TUN soal SK rotasi dan mutasi pegawai KPK antara Wadah Pegawai KPK (penggugat) dengan Pimpinan KPK (tergugat) dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dari pihak pengugat. Dalam kesempatan mendatangkan saksi ahli ke persidangan, WP KPK meminta Ir. Dinarwulan Sutoto, M.Si, Direktur Utama PT.…

LBH Jakarta Bantah Replik Penuntut Umum tentang Mustofa Tidak Disiksa

Sidang perkara dugaan penyiksaan dan salah tangkap Musthofa Abdillah alias Tape kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Rabu (24/01). Sidang memasuki tahap pembacaan duplik untuk menanggapi replik dari penuntut umum. Dalam sidang ini LBH Jakarta sebagai penasihat hukum Mustofa membantah semua replik penuntut umum yang menyatakan tidak adanya penyiksaan. Sebelumnya dalam replik, penuntut umum menyatakan…

Penyuluhan Hukum LBH Jakarta di RUTAN Perempuan kelas II A

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali mengadakan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan (RUTAN) Perempuan Kelas II A Jakarta Timur tepatnya di Rutan Pondok Bambu (22/01). Kegiatan ini merupakan rutinitas yang dilakukan oleh LBH Jakarta tiap bulannya untuk memberikan Penyuluhan Hukum terkait dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 21 Tahanan Titipan…

Sewenang-wenang Menerapkan Pasal Makar Dalam Penanganan KNPB Akan Menyuburkan Siklus Represi di Papua

Pada 8 Januari 2019 lalu, pihak kepolisian telah menetapkan (3) tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka kasus makar. Kasus ketiga anggota KNPB ini kini telah dilimpahkan ke Mapolda Papua guna diproses lebih lanjut oleh Ditreskrim Umum Polda Papua. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang…

Reformasi Sistem Jaminan Sosial dan Kesehatan Nasional Belum Selesai

LBH Jakarta kembali melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2018 dengan materi “Hak Pekerja atas Kesehatan dan Jaminan Sosial” di Gedung LBH Jakarta (12/1). Narasumber pada materi ini adalah Andriko Otang, S.H., M.H., yang merupakan Direktur Trade Union Rights Centre (TURC). Andriko Otang dalam pembahasan tentang “Hak Pekerja atas Kesehatan dan Jaminan Sosial”, menjelaskan…

Bantahan Jaksa atas Penyiksaan Korban Salah Tangkap Mustofa Abdillah Tidak Beralasan

Rabu, 16 Januari 2018 sidang perkara dugaan penyiksaan dan salah tangkap terhadap Mustofa Abdillah di Pengadilan Negeri Bekasi kembali digelar dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa membantah bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Mustofa Abdillah. Ia menyebutkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya video dan saksi dari penyidik kepolisian (verbalisan) yang menyatakan tidak ada…

Kmmsaj Desak Gubernur Eksekusi Putusan Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) hari ini (20/1) mendesak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara sukarela dan secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang telah diputus hampir 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu 10 April 2017. Telah pula diberitahukan pada bulan Oktober 2017, KMMSAJ telah bertemu…