Menghitung Tunjangan Hari Raya (Penjelasan Lengkap THR)

THR DI TANGAN, HATI PUN TENANG Setiap tahun menjelang hari raya, kita pasti sudah tidak sabar menunggu THR (Tunjangan Hari Raya). THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Biasanya THR akan…

Minimnya Partisipasi Publik Hingga Rendahnya Standar Pemilihan Calon Hakim Agung

Sejak akhir bulan November 2017, Komisi Yudisial telah membuka seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung periode II. Mekanisme pendaftaran Calon Hakim Agung tersebut dilakukan dengan cara memberikan usulan nama-nama Hakim yang dirasa layak menjadi Hakim Agung. Adapun usulan nama-nama Calon Hakim Agung tersebut dapat diusulkan dari Masyarakat, Mahkamah Agung dan Pemerintah. Seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung…

Negara harus Tegas terhadap PT. Kertas Nusantara

Siaran Pers Bersama Penuhi Hak-Hak Pekerja PT Kertas Nusantara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Serikat Pekerja PT. Kertas Nusantara menyayangkan ketidaktegasan negara dalam menjamin hak-hak para pekerja PT. Kertas Nusantara serta tidak adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk merealisasikan janjinya terkait dengan pemenuhan…

Pengumuman Daftar Calon Asisten Bantuan Hukum Tahap Wawancara

Merujuk pada hasil penilaian ujian tulis penerimaan Asisten Bantuan Hukum LBH Jakarta 2018, kami telah menetapkan calon Asisten Bantuan Hukum yang lulus ujian tulis dan masuk tahapan wawancara. Berikut nama-nama calon Asisten Bantuan Hukum 2018 yang masuk tahapan wawancara beserta jadwal seleksinya: 1 ABIGAIL SEKAR AYU ASMARA 2 ADHITYA AUGUSTA TRIPUTRA 3 AHMAD SYARKOWI 4…

MA Harus Menolak PK Menteri Keuangan dalam Kasus Swastanisasi Air Jakarta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mendaftarkan kontra memori peninjauan kembali dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini (5/6). Kontra memori peninjauan kembali ini merupakan tanggapan atas memori peninjauan kembali yang telah diajukan sebelumnya oleh Menteri Keuangan dalam rangka peninjauan kembali…

Satu Langkah Penuhi Janji Presiden Joko Widodo Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat: Copot Jaksa Agung!

Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji…

Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan: Hak Asasi Manusia bukan Komoditi Politik, buktikan kesungguhan Presiden menuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Siaran Pers Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di…

Pengadilan Harus Batalkan HGB Pulau D

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sidang Perdana Gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) membacakan gugatan atas Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D reklamasi Teluk Jakarta dalam sidang perdana yang terbuka untuk umum (28/5). Gugatan ini merupakan gugatan kedua setelah pada bulan Februari lalu gugatan sebelumnya dicabut oleh…

(Lagi) Kriminalisasi Warga Pulau Pari Berlanjut

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan terhadap Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari (24/05). Agenda persidangan kali ini memasuki tahap pembacaan  putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Sulaiman dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari. Pada putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sulaiman dan menyatakan bahwa eksepsi telah memasuki pokok perkara.…