LBH Jakarta membuka Pos Pengaduan Korban Banjir Jabodetabek 2021

Banjir kembali terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2021, setidaknya terdapat 69 titik wilayah yang terendam banjir di seluruh JABODETABEK pada tanggal 21 – 22 Februari 2021. Hal ini seperti de javu banjir yang setiap tahun-nya melanda wilayah Jabodetabek, bedanya, tahun ini terasa lebih berat karena dibarengi dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat…

Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik

ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation akan Meminta Informasi Audit Kepada Kementerian Keuangan Pupus sudah harapan warga untuk dapat mengakses hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/TUN/KI/2020 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Lokataru Foundation. Putusan…

6 Catatan untuk Para Hakim di Hari Kehakiman

Siaran Pers Bersama LBH Jakarta dan LBH Masyarakat Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana amanat yang tercantum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, sebagai…

Sidang Jumhur Hidayat: Saksi yang Dihadirkan Jaksa Mengaku Belum Pernah Membaca Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sidang dengan nomor perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (25/02). Agenda persidangan kali ini memasuki pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan Febriyanto Dunggio dan Husin Shahab saksi pelapor untuk diperiksa di muka persidangan. Pada awal persidangan, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam…

Libatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal…

Tim Advokasi Gerakan Ibukota Menilai Saksi Fakta yang Dihadirkan oleh Pihak Pemerintah Tidak Kredibel

Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Povinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24/02). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan 2 orang saksi fakta dari pihak tergugat (pemerintah) yakni Staf Analis Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Annisa Zahara dan Dede Romdanih. Agenda persidangan diawali dengan memeriksa…

Menkopolhukam Harus Cabut Pernyataan Restorative Justice Korban Pemerkosaan, Belajar Lagi Soal Gender, dan Dorong RUU PKS

LBH Jakarta mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. untuk mencabut pernyataannya restorative justice (keadilan restoratif) dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dan belajar lagi soal gender. Meskipun secara umum upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana harus terus kita upayakan, pernyataan tersebut  tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan (misleading), dan sangat tidak…

LBH Jakarta Desak Komisi Informasi DKI Jakarta untuk Memutus Membuka Seluruh Informasi Publik terkait Penanggulangan Banjir Jakarta sebagai Pintu Masuk Perbaikan Penanggulangan Banjir

Sejak banjir besar pada awal tahun 2020, LBH Jakarta aktif mendorong pemerintah untuk berupaya menentukan kebijakan yang mampu mencegah dan menanggulangi bencana banjir. Salah satunya, melalui sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sengketa informasi publik tersebut dilayangkan untuk menggali permasalahan…

Sidang Dugaan Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Perintahkan Penuntut Umum, Saksi Fakta Dan Ahli Datang Ke Persidangan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. kasus kriminalisasi yang menimpa terdakwa Jumhur Hidayat, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (18/21). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, sidang kali ini ditunda karena Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta…

SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PEMERINTAH MENGUNGKAPKAN FAKTA MINIMNYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM REVISI PP 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Jakarta, 17 Februari 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Para Tergugat menghadirkan Staf Analisis Data Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,…