MEMPERINGATI HARI KEHAKIMAN NASIONAL

Hari Kehakiman Nasional yang jatuh pada 1 Maret 2022 menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan LBH Jakarta dan LBH Masyarakat (LBHM) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta lembaga peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.…

GUBERNUR DKI JAKARTA HARUS MENCABUT PERGUB 207/2016

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang terdiri dari warga DKI Jakarta terdampak penggusuran bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, menilai bahwa Pergub…

LBH Jakarta mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut Permenaker 2/2022

Pada 4 Februari 2022 lalu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (“Permenaker 2/2022”). Aturan baru terkait Jaminan Hari Tua, (“JHT”), ini mensyaratkan adanya pencairan dana JHT pada usia 56 tahun, dengan alasan karena sudah terakomodirnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”)…

STOP PERAMPASAN TANAH DAN KEKERASAN APARAT NEGARA DEMI TAMBANG

(Jakarta, 14 Februari 2022) Warga Wadas yang tergabung dalam Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) melawan Proyek Penambangan Andesit yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSSO). Dimana tambang andesit yang diperoleh dari Desa Wadas akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terakhir kita mendengar bahwa…

Warga Terdampak Penggusuran Serahkan Langsung Surat Tuntutan Kepada Gubernur DKI Jakarta Untuk Segera Cabut Pergub DKI 207 Tahun 2016 Yang Melegalkan Penggusuran Paksa

Pada Kamis, 10 Februari 2022, puluhan perwakilan masyarakat terdampak penggusuran yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyerahkan surat tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta di balaikota. Surat tersebut berisi tuntutan pencabutan Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak (“Pergub 207/2016”) yang melegitimasi penggusuran paksa yang melanggar Hak…

Pakel Melawan Brutalitas Polri atas Konflik Agraria

Jumat 21 Januari 2021, Aliansi Solidaritas Pakel, warga pakel korban brutalitas aparat kepolisian bersama tim Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria (TeKAD GARUDA) dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) melakukan aksi di depan Mabes Polri dan juga melaporkan Anggota Polresta Banyuwangi ke Divisi Propam Polri atas tindakan brutalitas dan kriminalisasi yang dilakukan oleh…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2022

Sebanyak 6 (enam) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2022. Sejumlah 5 (lima) orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Seluruh peserta (5 orang) mengikuti serangkaian proses rekrutmen calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2022 dengan tahapan, yaitu: Seleksi administrasi; Pembuatan Laporan Investigasi;…

LBH JAKARTA DAMPINGI ASN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL GUGAT PEMBERHENTIAN YANG DISKRIMINATIF OLEH KEMENTRIAN KEUANGAN

“Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan akses keadilan” – Penjelasan UU No. 8 Tahun 2016 Pada awal tahun 2022 ini, LBH Jakarta mendampingi DH (37 tahun), seorang penyandang disabilitas mental sekaligus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang…

LBH Jakarta Memenangkan Sengketa Informasi Publik Terkait Penanggulangan Banjir Provinsi Banten

Pada 20 Januari 2022, LBH Jakarta akhirnya memenangkan sidang sengketa keterbukaan informasi publik terkait penanggulangan banjir di Provinsi Banten. Dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Banten selaku Termohon akan menyerahkan seluruh berkas informasi publik yang diperintahkan sebagai informasi publik yang terbuka oleh majelis komisioner. Sengketa ini berawal dari banjir yang banyak terjadi di JABODETABEK…

Warga Pakel Korban Brutalitas Aparat Kepolisian Melaporkan Anggota Polresta Banyuwangi ke Divisi Propam Polri.

Jumat, 21 Januari 2022, Warga Pakel Korban brutalitas Aparat Kepolisian bersama Tim TeKAD GARUDA dan Tim Advokasi untuk Demokrasi melaporkan Anggota Polresta Banyuwangi ke Divisi Propam Polri. Adapun kronologi kejadian Kebrutalan polisi polisi terhadap Warga Rukun Tani Sumberejo Pakel-Desa Pakel sebagai berikut : Bahwa pada Jum’at (14/01) Pukul 00:21 Wib 1 solidaritas berinisial ES (21)…