Pada sidang Panitia Kerja Outsourcing (Panja OS) sebelumnya, Meneg BUMN bersama Menakertrans berjanji untuk menerima dan menjalankan rekomendasi Panja OS dan Naker yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. “KEPASRAHAN” politik ini mestinya bisa dipergunakan secara optimal oleh Panja agar bisa memberikan rekomendasi terbaik bagi buruh/pekerja di BUMN. Menjelang dikeluarkannya “REKOMENDASI” tersebut, sidang-sidang Panja OS…
Pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 bertempat di SMK Negeri 20 Jakarta, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila mengadakan penyuluhan hukum perburuhan dan hubungan industrial, di SMK Negeri 20 Jakarta Selatan. Para Pembicara dalam Penyuluhan Hukum Perburuhan dan Hubungan Industrial tersebut yaitu Ismanto, S.H. dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, Maruli Rajagukguk Pengacara…
Jakarta – Sidang vonis atas gugatan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan UMP 2013, ditunda. Penyebabnya, hakim mengikuti pelatihan sertifikasi hakim. “Akhir Oktober ini saya akan ada acara pelatihan sertifikasi hakim. Sampai akhir Oktober nanti saya dibebastugaskan. Jadi untuk pembacaan keputusan hari ini bagaimana…
RMOL. Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang Penangguhan Upah 2013, mengakibatkan 11 ribu buruh terancam tidak dapat menikmati upah minimum provinsi (UMP) yang mulai berlaku tahun ini. Sebagai bentuk penolakan, Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Pengacara publik dari LBH Jakarta Maruli T…
Hari Rabu, 16 Oktober 2013 perwakilan sebesa ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berkumpul di Kantor LBH Jakarta. Para buruh yang didampingi oleh Marulitua Rajagukguk, S.H dan Ahmad Biky, S.H Pengacara Publik dari LBH Jakarta mengadakan Konprensi Pers menjelang Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan yang diajukan oleh…
LBH Jakarta bersama dengan mahasiswa dan jaringan yang tergabung dalam Komite Nasional Pendidikan mengajukan Judicial Review atas UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi. UU ini muncul setelah UU Badan Hukum Pendidikan [UU BHP] dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena menghilangkan kewajiban negara, mempersulit akses pendidikan, menjadikan biaya pendidikan mahal, mengubah paradigma…
Sejumlah serikat pekerja BUMN yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja (Geber) BUMN mendugaada upaya yang menghalangi pekerja BUMN untuk ikut dalam mogok kerja nasional 2013. Menurut koordinator Geber BUMN, Achmad Ismail, ada beberapa modus yang dilakukan. Pertama, pengurus serikat pekerja di beberapa BUMN dikriminalisasi. Seperti yang dialami pengurus serikat pekerja di PT ASDP dan Petrokimia…
“Masih ada waktu melakukan yang terbaik, tak ada manusia yg sempurna..” itulah dua bait lirik lagu grup band Radja. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Berangkat dari kesadaran itu, LBH Jakarta bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice melakukan kajian terhadap kekurangan yang terdapat dalam sistem pemberian bantuan hukum di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16…
JAKARTA, LBH JAKARTA — Pada tanggal 9 Oktober 2013, Bidang Penelitan dan Pengembangan LBH Jakarta mengadakan diskusi mengenai Peradilan di Negara Thailand. Pemateri dalam diskusi ini adalah Rooseda yang merupakan paralegal di Muslim Attorney Center, sebuah organisasi bantuan hukum yang berada di Thailand. Roseeda menyampaikan bahwa di Thailand terdapat 4 jenis peradilan, yaitu: 1. Mahkamah…
Majelis hakim dalam putusan selanya yang dibacakan pada Rabu, 9 Oktober 2013 menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh perusahaan dikarenakan mogok kerja yang didalilkan adalah perselisihan hubungan industrial dan merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial. Putusan sela tersebut juga menjadi akhir perjalanan dari gugatan PMH PT. Doosan Cipta Buana Jaya kepada Moch…