Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon-Jakasetia: Ditolak Dengan Perma No. 2 Tahun 2019, Warga Ajukan Banding

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Warga Pekayon-Jakasetia yang sejak Februari mengajukan gugatan terhadap beberapa badan pemerintahan atas penggusuran paksa yang dilakukan pada 2016 silam, gagal memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menerima Eksepsi para Tergugat terkait Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara. Warga Pekayon-Jakasetia bersama LBH Jakarta sebagai Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding atas…

Tindak Lanjut Gugatan Korupsi Bansos: Korban Ajukan Kasasi

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Pada hari ini, Senin, 26 Juli 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi secara resmi mendaftarkan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum tersebut diajukan terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta perkara nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst yang justru menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan…

Revisi Perda Covid 19 DKI Jakarta: Sanksi Pidana Tidak Efektif dan Menyengsarakan Masyarakat Miskin

Publikasi, Siaran Pers

Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 (“Perda 2/2020”) pada akhir Juli 2021 ini. Revisi tersebut terkait penambahan sanksi pidana kurungan dan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker secara berulang serta sanksi pidana bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan yang termuat dalam Pasal…

ANAK MASIH RENTAN MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL

Publikasi, Siaran Pers

Setiap tanggal 23 Juli masyarakat Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 dengan latar belakang bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa oleh karenanya diperlukan usaha pembinaan serta pengembangan kesejahteraan anak. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai instrumen hukum guna melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan, diantaranya yakni Undang-Undang…

Penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK dan BKN Terbukti Dipenuhi dengan Pelanggaran Hukum, bahkan Diduga Kuat Juga Tindak Pidana Kejahatan

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Tim Advokasi Save KPK, Merespon Konferensi Pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI.   Merespons konferensi pers Ombudsman RI atas laporan Pegawai KPK terhadap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK dan BKN, dengan ini Tim Advokasi Save KPK yang merupakan Kuasa Hukum dan/atau Pendamping Pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK menyampaikan: Pertama, kami…

TEMBAK MATI KARTEL KREMASI: PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI TIDAK BOLEH EKSESIF DAN MELANGGAR HAM

Publikasi, Siaran Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk menembak mati para pelaku kartel kremasi. Tindakan tersebut mencerminkan ketidaktahuan seorang Ketua DPRD tentang prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia dan membahayakan nyawa warga negara karena mendukung tindakan berlebihan (eksesif) dari kepolisian yang selama ini…

Upaya Kriminalisasi Aksi Tembak Laser, Bukti Pimpinan KPK dukung Pelemahan KPK

Publikasi, Siaran Pers

Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK. Jika menurut pada keterangan pernyataan pers dari KPK yang…

TOLAK PERMOHONAN PENGGABUNGAN GUGATAN KORUPSI BANSOS, PN JAKPUS MELANGGAR HAM, HUKUM ACARA, KODE ETIK, DAN TIDAK PRO PEMBERANTASAN KORUPSI

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos Pemulihan korban korupsi bansos kembali menemui jalan terjal. Betapa tidak, pada Senin lalu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan Juliari P Batubara justru menolak permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian. Alasannya sangat janggal, yakni terkait isu kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Ini sekaligus menunjukkan ketidakberpihakan pengadilan…

LBH Jakarta Dorong Bareskrim Polri Bentuk Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Advokasi Kebijakan, Publikasi, Siaran Pers

Jumat (09/07) LBH Jakarta bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 16.00 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun, S.H. M.Hum. selaku Kepala Subdirektorat II, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi…

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI UJIAN TULIS KALABAHU 42 LBH JAKARTA

Publikasi

Halo, Kawan-kawan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan LULUS ujian tulis untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KALABAHU 42 LBH Jakarta yang akan mulai diselenggarakan pada 26 Juli 2021: No. Nama Peserta Asal Universitas 1 Aditya Yudistira Universitas Andalas 2 Airlangga Julio Universitas Kristen Indonesia 3 Aisha Adelia Universitas…