LBH Jakarta: Publik Harus Menghukum Fahri Hamzah

 Jakarta – LBH Jakarta akan melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena menuduh lembaga tersebut menerima uang dari Joko Widodo untuk menyerang Prabowo. Fahri dinilai kerap melontarkan ucapan yang tak berlandaskan fakta. “Kesalahan Fahri menumpuk. Publik harus menghukum Fahri Hamzah,” kata Direktur LBH Jakarta, Feby Yonesta di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat,…

Fahri Hamzah harus Minta Maaf Kepada LBH Jakarta

Bukan Fahri Hamzah namanya jika tidak membuat sensasi, setelah sebelumnya ia kerap menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini ia menyerang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan tuduhan menerima dana 300 juta untuk menyerang Prabowo Subianto dalam perhelatan Pemilihan Presiden. Pernyataan ini memancing reaksi dari LBH Jakarta, karena nyatanya uang tersebut digunakan untuk kerja-kerja bantuan…

LBH Jakarta Tidak Pernah Terima Uang dari Jokowi untuk Serang Prabowo

Rilis Pers Pernyataan Fahri Hamzah, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta yang mengatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima uang sekitar 300 juta dan digunakan untuk menyerang Prabowo Subianto berbuntut akan dilaporkannya mantan Ketua dan Pendiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) ke Badan…

KPII Memantau Pilpres 2014

Jakarta, HanTer – Koalisi Pemantau Independen Indonesia (KPII) mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, besok. KPII terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti AJI, Perludem, ILAB, Migrant Care, ICW, TII, Public Virtue Indonesia, Jari Ungu, Ayovote, LBH Pers, LBH Jakarta, Satuduni, dan Kamoe Indonesia. “KPII membuka banyak saluran laporan…

Konferensi Internasional tentang Akses Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Johannesburg, pada 24-26 Juni 2014, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri Konferensi Internasional tentang Akses Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi internasional yang dihadiri oleh berbagai negara di dunia ini, diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Republik Afrika Selatan, Legal Aid South Africa, International Legal Foundation, United Nations Development…

Warga Duren Sawit Mendapatkan Haknya Atas Perumahan

RILIS PERS No. 854 /SK/LBH/VII/2014 Gubernur Plt Penuhi Hak Atas Perumahan Warga Duren Sawit LBH Jakarta – 4 Juli 2014, warga Duren Sawit korban penggusuran akhirnya mendapatkan rumah susun. Setelah melakukan pengaduan kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (16/6), dan kemudian menemui Kepala Perumahan DKI Jakarta, Yonathan Pasodung, usaha warga tidak sia-sia. Kini…

Mahasiswa FISIP UNTAG di Drop Out Akibat Unjuk Rasa

Rabu, 02/07/2014, sidang lanjutan atas gugatan terhadap Surat Keputusan Rektor UNTAG (Universitas 17 Agustus 1945) telah dilangsungkan di PTUN, Jakarta Timur. Sidang tersebut mempertemukan mahasiswa FISIP UNTAG sebagai Penggugat dan Pihak Rektor sebagai Tergugat. Mahasiswa FISIP Universitas 17 Agustus 1945 menggugat keputusan Rektor terhadap sanksi administrasi yakni berupa Drop Out dan Skorsing selama beberapa semester.…

Buruh: Jangan Pilih Capres Penjahat HAM, Bentuk Pengadilan Ham Adhoc

Pada tanggal 9 Juli nanti, Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden (Pilpres). Momentum Pilpres tersebut sangat penting bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kaum buruh. Diharapkan Presiden yang terpilih menghormati dan menghargai kebebasan. Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih Capres yang memiliki potensi mengancam kebebasan dan hak asasi, yakni Prabowo Subianto yang…

Masyarakat Menggugat Koruptor: Mekanisme Penggabungan Ganti Kerugian Untuk Akil Mochtar

Jakarta-Sidang Gugatan Tindak Pidana Korupsi atas nama Tergugat Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2016), dilaksanakan pada hari Selasa, (02/07/2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda Sidang kali ini adalah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) melalui Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) dengan mekanisme Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP.…