Hentikan Praktek Korupsi untuk Penuhi Kesejahteraan Buruh Buruh dan korupsi memiliki keterkaitan yang erat, dimana dalam praktek perlindungan buruh, perilaku korup aparat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. Persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh buruh, seolah-olah berkutat pada soal upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan hak-hak normatif lain. Persoalan mencari akar permasalahan dari semua masalah-masalah…
Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia Organisasi-‐organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan…
Jakarta, www.bantuanhukum.or.id – Senin (27/4), Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) sebagai sebuah Organisasi Konsolidasi Perjuangan Rakyat memberikan keterangan pers di Gedung LBH Jakarta Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mengabarkan sikap,posisi, dan pandangan PPRI jelang Peringatan Mayday (Hari Buruh Internasional) tanggal 1 Mei 2015 mendatang. Dalam konferensi pers ini PPRI menunjuk Sultoni…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beserta puluhan organisasi buruh migran dan perempuan Indonesia mendesak pemerintah untuk menghapus hukuman mati di Indonesia, guna menyelamatkan 287 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Eni Rofiatul, koordinator aksi damai 1000 lilin untuk Mary Jane mengatakan, penghapusan hukuman mati bagi wajib dilakukan pemerintah Indonesia, mengingat banyak para buruh…
Asyani (63) dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (26/4). Asyani berniat meminta bantuan hukum terkait vonis yang diterimanya dalam kasus pencurian kayu jati milik Perhutani. Menurut kuasa hukum, Supriyono, Asyani tak hanya ingin meminta bantuan hukum. Asyani juga akan melaporkan Ketua Majelis Hakim, Kadek Dedi…
Nenek Asyani menyedot perhatian publik dan para pemangku kuasa di bidang hukum. Akankah bermunculan kasus serupa di kemudian hari? Belum lama ini, Nenek Asyani resmi divonis bersalah karena mencuri tujuh batang kayu milik PT Perhutani, Situbondo Jawa Timur. Melihat keprihatinan itu, Pengacara Publik LBH Jakarta bagian Penelitian Revan Tambunan mengatakan, sebenarnya pidana itu bisa dihentikan…
Aktris film, Atiqah Hasiholan menggalang dana melalui instagramnya @atiqahhasiholan. Prihatin atas kasus yang dialami nenek Asyani, ia melakukan gerakan sederhana, menggalang dana untuk membantu membebaskan Nenek Asyani sejak Senin (20/4) Sebagaimana diketahui Nenek Asyani, perempuan berusia 65 tahun itu dituntut lantaran mencuri tujuh batang kayu milik PT Perhutani, Situbondo Jawa Timur. Rabu kemarin, Nenek Asyani…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritisi vonis hakim terhadap nenek Asyani (63 tahun). Sebelumnya, pengadilan memutus bersalah dengan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan kepada Asyani. Kepala Bidang Penanganan LBH Jakarta, Muhammad Isnur melihat vonis itu makin menunjukkan diskriminasi dalam hukum di Indonesia. Ia menilai ada ketidakadilan…
Bandung, www.bantuanhukum.or.id– Ditengah- tengah helatan Peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke 60 Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengadakan Konferensi Rakyat Asia-Afrika (KRAA) Anti Imperialisme di Bandung, Kamis (23/04). KRRA Anti Imperialisme ini mengambil tema “ Perkuat Persatuan Rakyat Asia-Afrika melawan Neokolonialisme Pimpinan Amerika Serikat : Berjuang Untuk Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Asia-Afrika. Tema ini dipilih dengan tujuan…
Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan…