Hukum di Indonesia tidak mampu melindungi kelompok minoritas yang menjadi korban persekusi dan intoleransi. “Kita mempunyai Undang-undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama, tetapi belum ada Undang-undang turunannya yang menjamin kebebasan beragama berlangsung. Ini masalah yang terus berlangsung. Hukum juga bukan melindungi korban tetapi dijadikan alat melanggar hak asasi manusia,” kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH…
Setelah menemui Walikota Bekasi dan Camat Pondok Melati, musibah yang menimpa rumah Pak Sandi belum juga mampu diatasi. Rumah yang terletak di Jl. Melati, Pondok Melati RT 006 / RW 002, Pondok Gede ini sedang dikelilingi tembok yang membuatnya tak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Tembok berduri yang berdiri di bagian timur dan selatan rumah…
Pengantar Saat ini masyarakat digemparkan dengan beredarnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI dinas keprajuritan. Tidak diketahui mengenai siapa pihak yang menyebarkan dokumen tersebut namun justru isi substansi dari SK itu yang mengundang perhatian dari publik dan media. Di dalam SK tersebut memuat…
PETISI GERAKAN RAKYAT MELAWAN LUPA Dan AKSI KAMISAN KE 357 Demokrasi dan kebebasan yang kita rayakan saat ini sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan segenap rakyat Indonesia melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan itu diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban kasus pelanggaran HAM masa lalu,…
Membangun demokrasi yang substansial merupakan cita-cita bersama seluruh warga negara. Demokrasi yang substansial menempatkan setiap warganegara untuk berpartisipasi secara baik dalam mengambil suatu keputusan bersama demi kesejahteraan bersama. Demokrasi yang substansial terwujud apabila proses pelaksanaan demokrasi menempatkan pemilih berada pada posisi yang utama. Posisi yang utama yang dimaksud adalah masyarakat disungguhkan dengan proses demokrasi yang…
Jakarta, LBH Jakarta – Kamis (26/06/2014), LBH Jakarta bersama dengan Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Jabodetabek (Perpustabek) sebagai korban pengusiran paksa PT KAI, BEM FH UI, dan BEM UI mendatangi kedua markas pemenangan calon presiden Republik Indonesia. Mereka datang untuk menyerahkan Evaluasi Pemerintahan SBY dan Rekomendasi Pedagang Stasiun Korban Pengusiran Paksa. Hal tersebut mereka lakukan sebagai…
Jakarta, LBH Jakarta – (Kamis pagi 26/06/2014) suasana di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah terlihat ramai karena perwakilan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan calon presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari oleh beredarnya surat berisi visi dan misi calon presiden Prabowo Subianto kepada guru-guru di beberapa sekolah. “karena di dalam surat tersebut ada visi…
Tanggal 26 Juni 2014, Indonesia dan Dunia akan memperingati hari anti penyiksaan Internasional. Praktis, sudah 16 tahun Indonesia meratifikasi konvenan Menentang Penyiksaan, namun sampai saat ini situasi penyiksaan di Indonesia masih buruk. Salah satu problem yang paling mendasar adalah masalah Legislasi yang dianggap memberikan celah paling besar terhadap praktik penyiksaan. Saat ini, Indonesia menyiapkan beberapa…
Selasa, 24 Juni 2014, telah diperdengarkan keterangan ahli dari Palyja pada lanjutan sidang Gugatan Warga Negara terkait Swastanisasi Air Jakarta di PN Jakarta Pusat. Agenda sidang masih melanjutkan acara pembuktian. Dalam kesempatan tersebut, Palyja menghadirkan M. Yahya Harahap, mantan hakim Mahkamah Agung yang dikenal dengan berbagai karyanya tentang hukum perdata dan acara perdata. Dalam persidangan,…
Sabtu , 21 Juni 2014 – LBH Jakarta mengadakan peluncuran tracking calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat. Peluncuran tracking capres dan cawapres ini merupakan agenda rutin LBH Jakarta setiap 5 tahun sekali menjelang pemilihan umum. Di tahun 2009, LBH Jakarta juga pernah melakukan penelusuran serupa pada saat…