Masalah Perceraian Perkawinan Siri

Pertanyaan: Saya ibu rumah tangga dengan tiga anak. Saya telah menikah selama 16 tahun dengan hanya mempunyai surat akta pemberkatan dari gereja. Sekarang saya ingin berpisah dengan suami karena hampir setiap hari kami bertengkar. Suami saya penjudi kelas berat. Dia tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan secara halal. Kami sudah tidak punya harta lagi, sertifikat…

Jadwal dan Pembagian Gelombang Tes Kalabahu 38

Ujian Tertulis dilaksanakan 11 Maret 2017 di LBH Jakarta Offline Gelombang 1 Registrasi mulai jam 09.00 WIB Jadwal ujian jam 10.00 s.d. 12.00 WIB 1 Devyani Petricia Barus Universitas Pancasila 2 Kurniadi Nur UIN Alauddin Makasaar 3 Romualdo B. Phiros Kotan Universitas Atmajaya Yogyakarta 4 Daud Wilton Purba Univ. Esa Unggul 5 Rangga Julian Hadi…

Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi Calon Peserta Kalabahu 38

1 Devyani Petricia Barus Universitas Pancasila 2 Kurniadi Nur UIN Alauddin Makasaar 3 Romualdo B. Phiros Kotan Universitas Atmajaya Yogyakarta 4 Daud Wilton Purba Univ. Esa Unggul 5 Rangga Julian Hadi UIN SGD BANDUNG 6 Alvian Rosadi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 7 Nur Khasanah Aminy Universitas Pancasila 8 Chessa Ario Jani Purnomo Universitas Pamulang 9…

Tidak Terbukti Makar, Tiga Tokoh Eks Gafatar tetap Divonis 5 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pidana makar terhadap tiga tokoh eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) tidak terbukti. Meski demikian, Hakim tetap memutus bersalah ketiga terdakwa atas dakwaan kumulatif Penistaan Agama. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa, 7 Maret 2017 tersebut, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara…

LBH Jakarta: Tolak Kriminalisasi 11 Orang Petani Teluk Jambe!

11 orang petani Teluk Jambe (Obon, Ate, Oman, Usep, Raman, Juri, Bodeh, Nuryadi, Onang, Rahmat, dan Entay) kini terpaksa duduk di meja hijau dan mendekam di bui karena membela lahan pertaniannya sendiri di wilayah Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang. Para petani menghadapi tuntutan 3 tahun penjara dari Kejaksaan Negeri Karawang atas dasar tuduhan tindak pidana…

Krisis Integritas Hakim dan Peradilan

Pers Rilis Hari Kehakiman Nasional: Nomor : 298/SK-RILIS/III/2017 Hari Kehakiman Nasional diperingati setiap 1 Maret. Penting bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual kekuasan kehakiman di Indonesia. Krisis integritas hakim dan akuntabilitas peradilan sebagai pemegang mandat kekuasaan kehakiman menjadi sorotan. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim nampak jamak terjadi.…

Jalin Kerjasama dengan SPBP, LBH Jakarta Berikan Pendidikan Advokasi

LBH Jakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP), dalam program pendidikan advokasi serikat pekerja di Kantor SPBP (21/02). Nantinya kerjasama tersebut akan terwujud dalam sebuah pelatihan kepada anggota SPBP dengan materi pelatihan berupa pendidikan Hak Asasi Manusia, pengenalan tiga paket Undang-Undang Ketenagakerjaan, Gerakan Serikat Buruh dan Strategi Advokasi. Melalui kerjasama ini LBH…

Buruh PT. Orson Ajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial

Senin (20/02). 14 buruh PT. Orson Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Multi Sektor Indonesia (SBMSI) – PT. Orson Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan terkait keputusan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Gugatan tersebut diajukan setelah melewati berbagai proses upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lebih lanjut,…

Pemerintahan Jokowi tampak lebih mengurusi bisnis Freeport dibanding menegakkan HAM di Papua. Ilustrasi oleh Sketsagram

Usir Freeport dari Tanah Papua

PERNYATAAN SIKAP Langkah tegas Pemerintah untuk menegakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan larangan bagi perusahaan tambang, termasuk bagi PT Freeport Indonesia (“PTFI”), untuk mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat sebelum memenuhi tiga persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerinah No. 1 Tahun 2017, yakni; (1) kewajiban mengubah izin menjadi IUPK; (2) membangun smelter; dan (3) melakukan…