OBH Sejabodetabek Menolak Pelemahan KPK Melalui Pelolosan Calon Pimpinan KPK Bermasalah Jaringan Organisasi Bantuan Hukum Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (OBH Sejabodetabek) menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara memasukkan figur-figur yang bermasalah baik secara hukum maupun etik untuk duduk menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023. OBH Sejabodetabek menilai bahwa KPK harus terus menerus dikuatkan,…
Sidang Kasus 21-22 dalam perkara pidana No. 1274/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt di Pengadilan Jakarta Barat pada Selasa (20/08) dilanjutkan dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan). Ada tiga terdakwa yang dituntut dalam dakwaan ini, yaitu Agus Maenaki, Febri Mujib Kulyubi, dan Mochammad Aminudin. Sebelumnya (13/08), Jaksa Penuntut Umum, Edwin I. Beslar telah membacakan tuntu tannya pada sidang pertama. Ada…
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mangkir di Pemeriksaan Persiapan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum). Sesuai yang terjadwal, Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT…
Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Kami yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil mengecam tindakan aparat yang sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019. Kepolisian bahkan gagal memberikan pengamanan kepada mahasiswa Papua yang terdesak di asrama sejak 16 Agustus dan membiarkan ujaran kebencian, kesewenang-wenangan, serta tindakan tidak…
LBH Jakarta mengecam tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyelenggarakan sidang perdana rusuh 21-22 Mei 2019 secara sewenang-wenang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memindahkan ruang sidang tanpa memberitahukan kepada LBH Jakarta selaku kuasa hukum, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada LBH Jakarta selaku kuasa…
Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh…
Oleh: Andi Komara Pengacara Publik LBH Jakarta Akses terhadap keadilan saat ini menjadi isu hangat dikalangan organisasi masyarakat sipil tak terkecuali organisasi bantuan hukum. Bagaimana tidak; program SDG’s memasukan akses terhadap keadilan sebagai poin yang harus dicapai suatu negara pada 2030 nanti SDG’s selesai. Indonesia pun tak luput ikut serta, melalui Bappenas sejak 2009 Indonesia…
Siaran Pers Nomor: 485/RILIS-LBH/VII/2019 LBH Jakarta Desak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dan Menghentikan Pemberian Data Perseorangan Kependudukan kepada Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Tanpa Izin Pemilik Data yang Berpotensi Merugikan Warga Negara Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada (22/7) menyatakan, pihaknya telah memberikan data kependudukan dan e-KTP penduduk Indonesia yang terekam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan…
Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar para tergugat[1] melakukan serangkaian kebijakan untuk…
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil 104 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah diumumkan lulus ujian kompetensi. Pengumuman itu menarik dicermati karena memperlihatkan Pemerintahan Joko Widodo dan Panitia Seleksi Capim KPK tertutup dan tidak bersungguh-sungguh menyeleksi figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga anti rasuah di masa depan. Sedari awal pembentukannya, Pansel telah dicurigai bermasalah…