Kamis (12/07), Pengadilan Negeri () Jakarta Pusat menggelar sidang pertama gugatan masyarakat terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum memiliki versi terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. Tim Advokasi KUHP Berbahasa Indonesia Resmi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute Criminal Justice Reform (ICJR) dan…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin; buta hukum; dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan pengabdi bantuan hukum yang berkarakter humanis; mandiri; progresif;…
Sabtu, 14 Juli 2018, LBH Jakarta bersama Pemuda Kapuk Independen (Pemki) dan Warga Kapuk Poglar menyelenggarakan pendidikan hukum dan bantuan hukum keliling di Kapuk Poglar Jakarta Barat. Program ini digagas LBH Jakarta untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, melalui acara ini LBH Jakarta juga berharap mampu menumbuhkan solidaritas antar warga Kapuk yang…
“Perjuangan penegakan hukum atas pelanggaran HAM baik masa lalu maupun hari ini, tidak bisa diperoleh dengan cara mengemis ke negara tapi harus diperjuangkan,” Dr. R. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA Untuk ke-544 kalinya Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melaksanakan Aksi Kamisan, di seberang Istana Merdeka, Kamis (12/07). Aksi Kamisan kali ini bertemakan tentang Kejahatan HAM…
Senin (9/07), TA merasa hidupnya bersemangat kembali setelah bertemu dengan anaknya. Perpisahan TA dengan anaknya berawal ketika TA yang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan meninggalkan rumah orang tuanya karena ingin menenangkan diri untuk menerima keadaan bahwa dia akan menjadi orang tua tunggal. Saat TA menumpang tinggal di rumah temannya, secara tiba-tiba teman…
LBH Jakarta selaku kuasa hukum 79 Buruh PT. Setia Usaha laporkan PT. Setia Usaha atas dugaan pidana upah sebagaimana Pasal 90 jo 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Sebelumnya, PT. Setia Usaha yang bergerak di bidang percetakan kemasan sirup, susu kental manis, dan suplemen, sejak tahun 2012 membayar upah pekerjanya di bawah UMP. Pihak Pengawas Dinas…
Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-lembaga independen negara di Nduga, Papua, terkait dengan adanya berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi. Sementara itu, muncul kabar bahwa warga di Nduga mengalami…
Siaran Pers Bersama Putusan MA tentang Uji Materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Mahkamah Agung dan Advokat Harus Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Bantuan Hukum 4 Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji Materi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, yang diajukan oleh sejumlah advokat. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan…
Siaran Pers Bersama Menurut aplikasi Air IQ, hampir setiap harinya Jakarta selalu dalam 3 besar kota dengan pencemaran udara tertinggi di dunia, dengan kategori Unhealthy – tidak sehat. Sementara tidak banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait hal ini. Sementara itu, kemacetan di Jakarta sudah sangat mendunia dan selalu berada di 3…
Dayat dan Hermansyah adalah buruh yang bekerja di PT. Dream Sentosa Indonesia Karawang. Pada 21 April 2016 keduanya mendirikan serikat buruh yang berafiliasi dengan KASBI, Dayat kemudian didapuk sebagai ketua serikat buruh. Sebagai ketua dan anggota serikat buruh, Dayat dan Hermansyah menjalankan fungsi mereka untuk membela rekan-rekan kerja mereka untuk memperoleh keadilan. Namun, hal tersebut…