Perppu Cipta Kerja Disetujui Menjadi Undang-Undang: Keputusan Klise dalam Praktik Buruk Legislasi dan Bentuk Permufakatan Ketidakberpihakan Kepada Rakyat

Selasa, 21 Maret 2023, DPR RI menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CIpta Kerja) menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut, hanya 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui yakni Fraksi Demokrat dan PKS, selebihnya bersepakat untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.…

Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas Kritiknya terhadap Pejabat Publik

Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6…

Pengumuman Hasil Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023

Sebanyak 5 (lima) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023.  Seluruh peserta (5 orang) mengikuti serangkaian proses rekrutmen calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2023 dengan tahapan, yaitu: Seleksi administrasi; Pembuatan Laporan Investigasi; Ujian Tulis dengan 8 Materi, yang melibatkan 8 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM…

Pemerintah harus Evaluasi dan Menghentikan Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari jaringan maupun media massa, diduga aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Terhadap hal tersebut kami organisasi yang…

Foto suasana rusunawa marunda

Babak Baru Pencemaran Debu Batubara di Marunda

Siaran Pers Tim Advokasi Lawan Batubara Audiensi Tindak Lanjut Aduan dan Desakan Babak Baru Debu Batubara di Marunda: Komitmen DLH Pemprov DKI Jakarta akan Keluarkan Hasil Verifikasi Lapangan pada Pertengahan Bulan Maret 2023 Jakarta, 17 Februari 2023, telah berlangsung audiensi oleh Tim Advokasi Lawan Batubara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI…

Catatan-catatan Kritis terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan RI

Dalam Negara Hukum modern keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana…

Orang Tua Murid dan Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menyerahkan surat keberatan administratif ke Wali Kota Depok di Balaikota Depok

Diduga Kuat Maladministrasi dan Korbankan Hak Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1

Siaran Pers Senin, 13 Februari 2023 – Menindaklanjuti laporan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terkait dugaan maladministrasi pengalihan fungsi lahan serta pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui undangan nomor B/70/LM.21-34/0182.2022/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 meminta orang tua murid SDN Pondok Cina 1 dan Wali Kota Depok…

Putusan Praperadilan Jhon Sondang Pakpahan Mengabaikan Fakta Persidangan, Mencerminkan Rapuhnya Lembaga Praperadilan

Siaran Pers Koalisi Reformasi Anti Teror (09/02/2023) Setelah ditunda pada tanggal 8 Februari 2023, Koalisi Reformasi Anti Teror (KRAT) menghadiri agenda sidang pembacaan putusan dalam perkara praperadilan JHON SONDANG SAITO PAKPAHAN melawan Densus 88 Anti Teror Polri. Dalam amar putusannya, hakim menolak seluruh permohonan JHON atas permintaan agar menyatakan upaya paksa berupa penggeledahan, penahanan, dan…

Pemidanaan terhadap 3 Orang Warga Pakel merupakan Pembungkaman (SLAPP) terhadap Pembela HAM

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Mulyadi, Suwarno dan Untung ditangkap secara paksa oleh Anggota Kepolisian dari Polda Jawa Timur dengan cara menghadang mobil yang mereka tumpangi dan langsung menggiring mereka untuk masuk ke mobil polisi. Penangkapan Sewenang-wenang: Menurut Informasi yang kami dapatkan, Anggota Polisi…