Pada 19 – 21 Juni 2013, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyelenggarakan pertemuan para ahli untuk tindak lanjut implementasi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB. Resolusi 16/18 adalah sebuah resolusi tentang Memerangi Intoleransi, Diskriminasi, Xenofobia dan kekerasan terhadap seseorang berbasis pada agama dan keyakinan, yang diusulkan oleh Negara-negara OKI pada tahun 2011. Kali ini, adalah pertemuan…
Selasa, 25 Juni 2013 , Ketua Majelis Hakim: Nawawi Pomolango, SH yang memimpin persidangan perkara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT PST. Membacakan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat diantaranya Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, PT. Palyja dan PT. Aetra terhadap Gugatan Warga Negara Pembatalan Perjanjian Kerjasama Swastanisasi Air yang…
JAKARTA, KOMPAS Meskipun penolakan masyarakat sipil terus menguat, Rancangan Undang-U’ndang Ormas tetap dibawa ke Sidang Paripuma DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disetujui pengesahannya. RUU tersebut dinilai sebagai kontrol pemerintah yang cenderung otoriter. Seusai rapat Badan Musyawarah, RUU Ormas akan disahkan dan ditempkan pada paripurna Selasa,” kata Ketua Pansus RUU Ormas A Malik Haramain. Senin…
Belum lepas dari ingatan buruh, Jokowi (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) pada Kamis, 20 Juni 2013 dianggap tidak hadir dalam sidang perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memberikan surat kuasa pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewakilinya. Hari ini, Senin, 24 juni 2013, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali mengecewakan kaum buruh bahkan…
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dengan Serikat Pekerja Air Indonesia (SPAI) danSerikat Pekerja Air Jakarta (SPAJ) mengkhawatirkan adanya penundaan waktu pengambilan keputusan sela oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat I (Presiden RI), II (Wakil Presiden RI),III (Kementrian Keuangan ), IV (Kementran Pekerjaan Umum), Turut Tergugat I…
Jakarta – Kuasa hukum buruh dari LBH Jakarta, Sudiyanti mengaku kecewa atas penundaan sidang gugatan penangguhan UMP karena ketidakhadiran kuasa hukum Pemprov DKI. Menurut Sudiyanti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak serius menanggapi gugatan yang diajukan para buruh. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti di PTUN Jalan Sentra Timur, Penggilingan, Jakarta…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sudiyanti, kuasa hukum buruh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak serius menanggapi gugatan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Pekerja (UMP). Hal itu dilihat dengan tidak tak ada penunjukan kuasa hukum saat persidangan. “Ini kan indikator apakah Pemprov serius atau tidak,” kata Sudiyanti saat ditemui usai penundaan…
JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang perdana gugatan buruh terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan dilaksanakan Kamis (20/6/2013) ini. Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru (SPN) Timur, Pulogebang, Jakarta Timur, pukul 10.00. Gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta ini dilakukan LBH Jakarta, selaku kuasa hukum Serikat Pekerja Nasional (SPN), pada 29…
JAKARTA. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan proses pembahasan dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas. LBH menilai, RUU tersebut berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar kebebasan berorganisasi dan berserikat. Menurut Restaria F. Hutabarat, Wakil Direktur LBH Jakarta, alasan pemerintah dan DPR tentang pentingnya RUU Ormas sebagai instrumen…
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai tidak serius memberikan perhatian kepada para buruh. Hal itu terlihat dalam menanggapi gugatan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terhadap Surat Keputusan Gubernur yang menangguhkan Upah Minimum Provinsi (UMP) para buruh di tujuh perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam sidang perdana yang digelar di…