Siaran Pers Nelayan Pulau Pari Dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kriminalisasi Harus Dihentikan Koalisi Selamatkan Pulau Pari menghimbau kepada Kepolisian Resor Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari. Pekan lalu 3 (tiga) orang nelayan Pulau Pari diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Koalisi juga mendesak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Sulaiman,…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pertemuan ini dihadiri Deputi BAZNAS M. Arifin Purwakananta, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Staff Fundraising LBH Jakarta Arul dan Ryal. Pertemuan ini membahas kerjasama program zakat bantuan hukum. “LBH Jakarta adalah lembaga yang sudah terpercaya dalam pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang…
Rabu, 24 Oktober 2018, sidang pertama kasus salah tangkap Mustofa Abdilah alias Tape (Mustofa) digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Mustofa dituduh melakukan aksi begal di Jalan Bintara 17 Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2018. Pada kejadian tersebut terdapat 6 orang terduga pelaku yang melakukan pembacokan dan merampas HP milik korban. Mustofa ditangkap bersama adiknya Ryan,…
Tepat pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati 10 Oktober 2018, Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) yang terdiri dari Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Human Right Working Group (HRWG), melakukan Screening…
Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati. HATI juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Hal tersebut disampaikan dalam rangka hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI) terdiri dari Komisi…
LBH Jakarta bersama dengan FBTPI, FBLP, SERBUK, dan SGBN mengadakan pendidikan hukum pidana perburuhan yang bertema “Memperkuat Serikat Buruh dengan Advokasi Perburuhan”. Pelatihan ini diadakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 4-7 Oktober 2018 di Puncak Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh 23 perwakilan pengurus serikat buruh yang berasal dari berbagai latar belakang Konfederasi dan Federasi…
Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta sepanjang periode Januari – September 2018 dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Meski demikian mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang…
Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit usaha sepanjang tahun 2017. Meski jumlah titik dan korbannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa…
Tercatat, selama tahun 2017, telah terjadi 110 kasus penggusuran paksa terhadap hunian dan unit usaha dengan jumlah korban mencapai 1.171 keluarga dan 1.732 unit. Sedangkan pada periode Januari-september 2018 telah terjadi 79 kasus dengan jumlah korban mencapai 277 Kepala keluarga dan 864 unit usaha. Mayoritas penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan catatan angka 91%…
LBH Jakarta meluncurkan laporan situasi pelanggaran HAM terkait kasus-kasus penggusuran paksa di Jakarta selama 2017 dan 2018 yang bertajuk“Mengais di Pusaran Janji” (Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2017)“, serta “Masih Ada” (Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Januari-September 2018).” Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jumlah titik dan korban penggusuran mengalami penurunan…