Cover Buku Menyongsong Advokat HAM

Modul Pendidikan Hukum Lanjutan Bagi Organisasi Advokat dan Advokat Pro Bono

Modul, Publikasi

Selama ini, organisasi advokat belum memiliki pendidikan hukum berkelanjutan yang sistematis untuk anggotanya. Pendidikan yang diperoleh anggota Organisasi Advokat (PERADI) masih terbatas pada pelatihan dasar untuk calon advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau pendidikan khusus lainnya. Kurikulum pendidikan dasar bagi calon advokat yang ada belum membahas secara khusus materi terkait pentingnya peran advokat…

PERAN ADVOKAT MEMBELA KEBEBASAN SIPIL

Buku, Publikasi

Tulisan yang disajikan dalam buku ini adalah intisari dari serial diskusi yang diselenggarakan LBH Jakarta dalam kegiatan ruang belajar bersama. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk inisiatif LBH Jakarta untuk mengembangkan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Forum pembelajaran bersama bagi advokat ini berkolaborasi dengan Organisasi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, Aparat Penegak Hukum, media dan juga…

Penerbitan Panduan Magang LBH Jakarta

Modul, Publikasi

Pernyataan ingin terlibat dalam gerakan bantuan hukum dan pertanyaan mengenai mekanisme keterlibatan, hampir setiap hari ditemui di laman media sosial LBH Jakarta maupun surat elektronik yang diterima LBH Jakarta. LBH Jakarta menyadari antusiasme yang tinggi dari kawan-kawan yang ingin bergabung memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat rentan, buta hukum, miskin, dan tertindas. Sebagai lembaga publik,…

PENGUMUMAN REKRUTMEN PENGACARA PUBLIK LBH JAKARTA 2022

Karir, Publikasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Kami sedang membangun LBH…

Masyarakat Adukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Beberapa Daerah Kepada Ombudsman RI Atas Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 Kepada Pasien

Covid-19, Publikasi, Siaran Pers

Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 bersama dengan Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan melakukan pengaduan langsung kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah. Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga…

WALAU DIBUNGKAM: Perjalanan Melawan Oligarki Di Tengah Pandemi

Publikasi, Siaran Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Catatan Akhir  Tahun (CATAHU) 2021. Peluncuran ini dilatari kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Sudah hampir dua tahun kita bergelut dengan krisis ini. Kondisi ini sejalan dengan kondisi demokrasi dan hak asasi manusia yang terus memburuk. Kondisi Pandemi Covid-19 memperlihatkan pada kita bagaimana penanganan pandemi dilakukan melalui 2 cara. Pertama,…

Sengkarut Penanganan Banjir: Catatan Kritis Terhadap RUU Penanggulangan Bencana

Kertas Posisi, Publikasi

Catatan kritis terhadap RUU Penanggulangan Bencana ini adalah langkah awal LBH Jakarta untuk melakukan kerja bantuan hukum struktural yang diperlukan dalam situasi bencana. Bantuan Hukum Struktural tidak melihat kerja bantuan hukum secara sempit sebagai bantuan hukum litigasi yang memberikan pendampingan kepada masyarakat hanya terbatas pada proses peradilan ketika persoalan hukum telah terjadi. Bantuan hukum struktural…

TETAPKAN KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT, LINDUNGI PEMBELA HAM

Advokasi Kasus, Minoritas & Kelompok Rentan, Publikasi, Siaran Pers

Tanggal 10 Desember menjadi Hari HAM Internasional sejak dideklarasikannya “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Sejak saat itu, DUHAM menjadi standar minimum pengakuan derajat dan martabat kemanusiaan secara universal yang harus dihormati dan dilindungi…

Melawan Preseden Buruk Putusan PN Bekasi, Warga Gusuran Pekayon-Jakasetia Kembali Datangi PN Bekasi Untuk Ajukan Kasasi

Advokasi Kasus, Perkotaan Masyarakat Urban, Publikasi, Siaran Pers

Pada Rabu, 1 Desember 2021, Warga korban penggusuran Pekayon-Jakasetia, resmi mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 520/PDT/2021/PT BDG. Belasan warga Penggugat hadir langsung di Pengadilan Negeri Bekasi untuk mendaftarkan upaya kasasi disertai puluhan mahasiswa yang melakukan aksi solidaritas di depan pengadilan. Upaya hukum dan aksi solidaritas tersebut dilakukan mengingat putusan PN Bekasi yang…

Rezim Upah Murah Masih Gantungkan Nasib Buruh Pasca Putusan MK

Advokasi Kebijakan, Omnibus Law

Jakarta (29/11/2021), Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang tergabung dari berbagai elemen buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang menerbitkan beberapa regulasi terkait pengupahan yang berdampak luas terhadap nasib buruh dan masyarakat luas. Dalam aksi yang mengangkat tema “Indonesia Darurat Upah, Melawan atau Ditindas Selamanya”,…