Tenggat waktu bagi pelakasanaan rekomendasi berakhir. Tepat, pada esok, 13 November 2013, toleransi waktu yang diperkenankan di rekomendasi Panja outsourcing dan ketenagakerjaan BUMN mestinya sudah beralih kepada “sanksi dan hukuman” yang dikenakan bagi Kementrian BUMN bersama dengan para Direksi-Direksi BUMN yang berada dibawahnya. Tidak adanya “itikad” baik, pembangkangan atas aturan perundang-undangan serta “pelecehan” kepada lembaga…
Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan isu telah lama diperjuangkan di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia baru meratifikasi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat UNCRPD pada November 2011. Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Disabilitas, pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan…
Salam Hormat, Sejak tanggal 22 Oktober 2013, Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI mengeluarkan 12 butir rekomendasi untuk penyelesaian masalah outsourcing dan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. Rekomendasi tersebut telah disampaikan pimpinan Wakil Ketua DPR RI bidang KORKESRA yang dijabat oleh IR Taufik Kurniawan dari PAN (Partai Amanat Nasional) kepada Meneg BUMN pada tanggal 7…
Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengenai Pembatalan SK Penangguhan Upah. Pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan hari Kamis, 7 November 2013, Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mengabulkan penangguhan Upah Minimum Provinsi untuk 7 perusahaan di KBN Cakung harus dicabut dan dibatalkan.…
[gview file=”http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2013/10/Hasil-Panja-OS-Komisi-IX.pdf”]
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta yang menghasilkan ribuan lembar dokumen hukum. Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) sebagai divisi dibawah Bidang Penelitian dan pengembangan (Litbang) LBH Jakarta berusaha mendukung perjuangan tersebut dengan…
JAKARTA – Perwakilan buruh yang didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontaS) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengamuk di ruang pengaduan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka mengamuk karena penyidik piket Bareskrim Polri menolak laporannya terkait penganiayaan buruh yang terjadi di Bekasi pada Kamis 31 Oktober 2013. Pantauan Okezone, Koordinator…
Siang ini, Senin (4/11), Komisi untuk Orang hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga para buruh yang menjadi korban kekerasan, mendatangi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka ingin melaporkan kekerasan yang diterima buruh saat demonstrasi menuntut kenaikan upah di Bekasi pekan lalu. Hal yang menarik adalah kedatangan awal mereka langsung ditolak mentah-mentah oleh…
Tanggal 1 November 2013 menandai langkah baru dalam perwujudan akses pada keadilan bagi masyarakat miskin. LBH Jakarta menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Bentuk kerja sama yang dilakukan ada 3 bentuk, pertama dengan merujuk pengaduan klien ke Kantor Hukum Ginting & Reksodiputro, kedua dengan melakukan gelar perkara…
Menjelang hari ke-8 dari sejak diputuskan di rapat pleno Komisi IX, di 22 oktober lalu, sejauh ini, masih belum ada satupun dari Perusahaan BUMN ataupun Kementrian BUMN mengkonfirmasikan perihal pelaksanaannya. Dugaan adanya hambatan atas hal itupun, patut muncul. Dari “telusur” Geber BUMN, didapati fakta yang cukup ironis dan mengecewakan. Rekomendasi, nyatanya, hingga kini masih berada…