Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia tidak efektif melindungi hak-hak buruh sehingga tidak membuat ‘kapok’ pengusaha nakal yang terus melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan.
Advokasi kasus buruh yang dilakukan LBH Jakarta selama ini memberikan pembelajaran bahwa advokasi buruh dan serikat buruh masih cenderung fokus pada mekanisme administratif melalui pengawasan dinas tenaga kerja dan perdata melalui pengadilan hubungan industrial. Buruh dan Serikat Buruh belum memaksimalkan peluang advokasi dengan mekanisme hukum pidana. Ada beberapa hambatan yang membuat mekanisme pidana tidak ditempuh: Pertama, Buruh dan Serikat Buruh belum mamahami mekanisme hukum pidana perburuhan untuk perlindungan hak buruh; kedua, Kalaupun mekanisme hukum pidana ditempuh seringkali ditolak. Meski pidana perburuhan merupakan delik khusus belum ada unit khusus di Kepolisian yang menangani kasus ini, aparat kepolisian belum memahami dengan baik konteks penegakan hukum pidana. Hal ini membuat buruh enggan untuk melaporkan kasusnya, ketiga, Penegakan hukum pidana dipahami secara keliru, dianggap baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pengawasan dinas tenaga kerja; keempat, penegakan hukum pidana ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pemenuhan hak-hak buruh karena pidana terhadap pengusaha akan membuat hak-hak perdata mereka tidak dipenuhi atau hilang.
LBH Jakarta terus mengupayakan berbagai langkah advokasi untuk mendorong penguatan gerakan buruh dalam memberikan perlindungan hak-hak buruh dengan memaksimalkan mekanisme penegakan hukum pidana perburuhan.
Untuk itu, LBH Jakarta menginisiasi pembuatan empat seri poadcast advokasi Penegakan tindak pidana perburuhan untuk memperkuat pemahaman dan Advokasi Kawan-kawan buruh dan/atau serikat buruh dalam penegakan hukum pidana perburuhan yang diantaranya mengulas materi terkait :
- Pentingnya Mengadvokasi Penegakan Hukum Pidana Perburuhan untuk melindungi Hak Hak Buruh;
- Mengenai berbagai jenis tindak pidana atau kejahatan perburuhan;
- Pembelajaran dari preseden penegakan Hukum terhadap kasus kasus Tindak Pidana Perburuhan ;
- Cara melaporkan dan mengawal penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perburuhan;
Untuk melengkapi materi diskusi poadcast, silahkan untuk mengunduh bahan bacaan berikut:
