Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor
Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan sebagai wakapolri. Selain itu Mensetneg mengkorfirmasi bahwa Presiden tidak tahu pemilihan BG sebagai Wakapolri, sementara berdasarkan Pasal 54 jo 57 Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian, dikatakan bahwa pemilihan Wakapolri harus dikonsultasikan ke Presiden. Mabes Polri dalam hal ini telah “mengangkangi” kewenangan Presiden.
Pengangkatan BG sebagai Wakapolri tentu tidak dapat dilepaskan dari momentum upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini. Mulai dari kriminalisasi komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS) hingga ancaman kriminalisasi terhadap para penyidik KPK. Hari ini kriminalisasi tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan terhadap BW, bahkan BW sempat akan ditahan oleh Mabes Polri. Penyidik sudah memberikan surat perintah penahanan dan sudah ditandatangani oleh BW, namun penahanan dibatalkan tanpa alasan. Adanya Konferensi Asia Afrika (KAA) sepertinya jadi pertimbangan karena penahanan BW akan menimbulkan protes besar di masyarakat.
Di sisi lain, posisi KPK sepertinya semakin lemah dan menjadi bulan-bulanan, KPK dengan tegas menyatakan kalah dan tidak melakukan peninjauan kembali dalam praperadilan BG, melimpahkan perkara BG ke Kejaksaan dan Mabes Polri, serta melepaskan polisi yang turut dalam kasus suap anggota DPR dari PDIP di Bali.
Dengan adanya pengangkatan BG sebagai Wakapolri, lanjutnya kriminalisasi pejuang anti korupsi, dan lemahnya KPK, maka seluruh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (SAPU Koruptor) menyampaikan tuntutan:
- Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Komjen Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Wakapolri.
- Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus kriminalisasi yang menimpa kedua pimpinan KPK non aktif, media, serta aktivis anti korupsi.
- Menuntut para pimpinan sementara KPK untuk meletakkan jabatannya karena justru melemahkan KPK.
Selain itu kami juga menghimbau seluruh elemen gerakan masyarakat sipil untuk:
- Mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol matinya pemberantasan korupsi.
- Melakukan aksi-aksi protes di daerah masing-masing untuk mendorong dihentikannya kriminalisasi, menyelamatkan KPK yang saat ini telah dikooptasi, serta mendorong reformasi di tubuh Polri. Pada 1 Mei 2015 akan dilakukan aksi serentak di setiap kantor kepolisian daerah. Aksi di Jakarta akan dipusatkan ke Mabes Polri. Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan perayaan Hari Buruh Sedunia.
- Mendorong gerakan Kampung Anti Korupsi untuk menyampaikan bahayanya oligarki dan korupsi.
Narahubung: Alghiffari Aqsa (081280666410), Khamid Istakhoiri (085695622555)
Kemitraan, TI Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PSHK, Gusdurian, INFID, LMND, LBH Padang, LBH Makassar, LBH Bandung, PMKRI, KSN, DEMOS, BEM UI, FPMR, JALA PRT, SMJ, Forum Advokat Pengawal Konstitusio (Faksi), KPO PRP, SIMPONI, PPR, Perempuan Mahardika, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45), SPRI, Arus Pelangi, Change ORG, Dompet Dhuafa, JATAM, JKLPK, Walhi, 350 Indonesia, Elsam, JRMK, FMN, FSPASI, GSBI,LBH Manado, LBH Bandar Lampung, LBH Surabaya, HRWG, P3I, SPP TASIK, SASTRA Kalimalang, LEIP, KontraS, STF Driyakara, PUKAT-UGM, PUSAKO-Unand, KRHN, The Institute of Ecosoc Rights, Academics, Journalists, Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel, LBH Makassar, ACC-Sulawesi, KontraS Sulawasi, Walhi Sul-Sel, Kopel Indonesia, LBH Jayapura, LBH Yogyakarta, LBH Medan, Aji Makassar, Peradi, Ikadin, KAI, Aman Sul-Sel, LBH-P2i, Alumni YLBHI Makassar, Fik Ornop Sulsel, SPHP Sulsel, FOSIS-UPPM UMI, HMI Mks Timur, Akademisi Sulsel, Masyarakat Pemerhati KPK, LBH Pers, PBHI, ICJ, Aspek5, Perkasi, APSI, SesMak, Perak, IPPM, YLBHM, YLKI, SRIKANDI, SJPM, SP ANGING MAMMIRI, FMPR, STP TAKALAR, AGRA Sulsel, KPA Sulsel, LAPAR Sulsel, Jurnal Celebes, Rumah Seni Kasumba, PIAR NTT, FORMAKS, Forum Diskusi Pasca Sarjana Unhas, KPRM, Esensi, Koalisi Perempuan Indonesia Sulsel, Ampera, Orbonta, FIK KSM Takalar, Bulukumba Forum, UPKSBS UMI, HAMI, Konsorsium Advokat Muda Makassar (KAMM), Yayasan Jati, YTMI, YAPPTA-U, ELSIC, LMI, Yayasan Masagena, AAI Makassar, GMI UNM, KPMS, DPW APSI Sulsel, FPMP Sulsel, KJM, HIPMA MATRA, IM3 Makassar, LPMH UH, YASMID, Wajo Institute, Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Kaltim, LBH Kaltim, STABIL, AJI Kaltim, Walhi Kaltim, Padi Indonesia, Aman Kaltim, LBH-Uniba, Gren Generation, IPPK Kaltim, ISK Kaltim, Persatuan Pedagang IMPRES, Persatuan PKL BPP, Akademisi Kaltim, MPK Kaltim, LBH Pers, FORMAT, Walibar, Jaflink, Pokja 30, JATAM Kaltim, Tim Monitoring PBJ, KPA Kaltim Forum Diskusi Pasca Sarjana Uniba, KBKT, GPKT, Koalisi Perempuan Indonesia Kaltim, AMBR, Forum NKT, Forum Anti Korupsi, Bulungan Forum, Forum Serial Rembug Warga Bpp, LPMD Kaltim, SHI Kaltim, MCW Kaltim, Sekber Laskar Batang, PC Lakpesdam NU Batang, TR Sirabumi Batang, Yayasan Alur Batang, Paguyuban Anak Bangsa Batang, Professional Associations, Perkumpulan IDEA, KP2KKN – Jawa Tengah, CRPG, Perempuan Tafena Tabua, Publish What You Pay Indonesia, Komite Anti Korupsi (KoAK)-Lampung, PATTIRO, Pusat Studi Politik dan Kebijakan, Bojonegoro Institute, FITRA SUMUT, Jari Borneo Barat, GEMAWAN, SERUMPUN, Gerbang Desa, Serikat Tani Serumpun Damai (STSD), PATTIRO Semarang, ICEL, FORMASI KEBUMEN, FITRA JATIM, KPPA Sulteng, Persyarikatan Sekolah Rakyat Kendal, Indonesia Parliamentary Center, FITRA RIAU, PATTIRO Serang, KOIN Unila, AIKON, KH2 Institute, LPI Banjarbaru, Tangerang Public Transpareny Watch (TRUTH), LBH MataHati Tangerang Selatan, Sinergi Muda, Walhi Jateng, Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA), Inspirasi Muda Kaltim, Relawan Orang dan Alam Sulteng, PERLUDEM, Bicaradesa, Global Peace Youth Coprs Surabaya, PSAK UKSW Salatiga, YAPPIKA, TAPAK, JARIMANIS, Komunitas Proklamasi, Paralegal LBH Jakarta, Komunitas Ciracas, Nelayan Muara Angke, Komunitas Cina Benteng, SGBN, Nelayan Ujung Kulon, Paguyuban Rumpin , FSP2KI, Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), LBH Semarang, Malang Corruption Watch
