P E N G U M U M A N Berdasarkan hasil test tertulis dan wawancara APP LBH Jakarta, maka Pimpinan LBH Jakarta telah menetapkan APP yang diterima di LBH Jakarta sebagai berikut : Aldo Felix Januardy Andhika Prayoga Andi Komara Arie Muhammad Haikal Bintang Wicaksono Ajie Boris Tampubolon Bunga Meisa Rouli Siagian Deta Christina…
Senin, 26 Mei 2014, LBH Jakarta telah mengadakan Pelatihan Legal Writing untuk seluruh Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta. Pelatihan ini di laksanakan di Lantai 1 gedung LBH Jakarta dengan mengundang Jayadi Damanik sebagai Narasumber. Peserta pelatihan ini berjumlah ± 15 peserta, baik Pengacara Publik maupun Assiten Pengacara Publik LBH Jakarta. Sebelum pelatihan…
Setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk kaum disabilitas. Meski begitu, tidak keseluruhan kaum difabel, khususnya tuna netra, tidak mendapat kesempatan memberikan hak pilihnya dikarenakan tidak tersedianya fasilitas bagi mereka. Koordinator Forum Tuna Netra Menggugat Suhendar menyatakan pihaknya akan golput pada Pemilihan Presiden mendatang, jika templet braille tidak tersedia seperti pada Pemilihan Legislatif lalu. “Jika…
Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Demikian disampaikan Ketua Pleno Hamdan Zoelva yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU Perkoperasian—Perkara No. 28/PUU-XI/2013, Rabu (28/5) pagi. “Amar putusan, mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V,…
Tahun 2014 masyarakat Indonesia diperhadapkan dengan 2 (dua) hajatan demokrasi besar, yaitu pemilihan legeslatif untuk memilih perwakilan rakyat (DPD, DPR RI dan DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Evaluasi LBH Jakarta atas pemilihan legeslatif ditemukan banyak pelanggaran pemilu berupa pemasangan alat peraga tidak dizona kampanye, Politk uang, black campaign dan transaksi politik yang dilakukan…
Pada hari rabu 21 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas serta beberapa wakil Organisasi Disabilitas tingkat nasional melakukan pertemuan bersama sekjen DPR yang didampingi Deputi Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan tersebut Pokja RUU Disabilitas mempresentasikan dan menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat. Sejak bulan November 2013 Pokja RUU telah melakukan penyusunan RUU dengan…
Siapakah Kaum Tertindas? Dalam Islam dikenal istilah mustadh’afin ataupun sering juga digunakan istilah dhu’afa, yaitu kaum yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Makna tersebut tidak berarti kaum yang tertindas hanyalah orang-orang yang secara ekonomi miskin, melainkan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya. Secara harfiah, makna penindasan (oppress)…
Jakarta (27/5), Tak terasa persidangan Gugatan Warga Negara Menolak Swastanisasi Air Jakarta sudah memasuki pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Persidangan yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut harus dimulai pada pukul 13.00 WIB karena harus menunggu semua pihak yang bersengketa hadir pada persidangan. Dua hakim anggota yang seharusnya memeriksa perkara tersebut harus digantikan oleh…
Puluhan pedagang kios dan warga yang mengalami penggusuran paksa pada bulan desember 2012 hingga tahun 2013 mengajukan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Mei 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Gugatan diantar secara langsung oleh pedagang dan warga didampingi kuasa hukum dari LBH Jakarta. Pengajuan gugatan perdata ini menggunakan mekanisme gugatan kelompok atau gugatan class action…
Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (21/5/2014). Gerakan yang dibentuk untuk memperingati 16 tahun mundurnya Presiden kedua RI Soeharto itu menuntut Komisi Pemilihan Umum mendikualifikasi calon presiden Prabowo Subianto karena mereka menganggap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut telah terbukti sebagai pelanggar hak asasi manusia dan berpotensi mengembalikan…