Gerakan Advokat Anti Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Peradilan

Opini

Dimanapun, pengadilan atau lembaga peradilan adalah tempat dimana masyarakat dan pencari keadilan menggantungkan harapan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, pengadilan seringkali menjadi tempat yang justru menjauhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat mungkin telah mengetahui tentang azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.…

Presiden Harus Bentuk Paket Pimpinan Kejaksaan Agung

Siaran Pers

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian…

Hilangnya Kampung Betawi Petukangan

Opini

Pembebasan Lahan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami) Oleh : Ahmad Biky[1] Ada dua perubahan struktur yang hendak dicapai oleh Bantuan Hukum Struktural yakni, adanya perubahan pada vertical division of labor dan feudal interaction structure dan ini dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kekuatan (power resources) di dalam tubuh masyarakat, dengan…

Kajian Teoritik Hukum dan HAM tentang Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, yang Melarang Satpam Berserikat

Opini

PENDAHULUAN Kebebasan berserikat adalah hak mendasar yang dimiliki oleh buruh untuk membentuk, mendirikan serikat pekerja serta menjalankan tugas dan fungsi serikat pekerja. begitu juga dengan para pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan serikat/organisasi bagi para pengusaha. Terbukanya “kran” kebebasan berserikat khususnya bagi para pekerja/buruh dimulai pada saat pengunduran Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Indonesia memulai…

Uang Hilang, Hakim Sebut Penggelapan

Berita

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, kepeda perempuan berinisial K atas dugaan penggelapan uang sebesar kurang lebih 150 juta, Rabu 05/11/14. Putusan tersebut oleh Penasehat Hukum K dari LBH Jakarta dianggap kurang tepat, dan kurang memiliki dasar yang kuat. “Putusan Hakim, kami nilai (tim Penasehat Hukum K—red) kurang…

Penahanan Penyabet Polisi Saat Konser Rakyat di Monas Keliru

Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Peradilan yang Adil, Rekam Media

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP…

Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus Gunakan Logika Konstitusi

Advokasi Kebijakan, Perkotaan Masyarakat Urban, Siaran Pers

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan…

Anomali: Perusahaan Menggugat Buruh!

Berita2 Comments

Bukan hanya cinta yang bisa ditolak, Gugatan PT Katexindo Citramandiri kepada Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (SPN KC) terkait mogok kerja berujung pada penolakan. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan yang mengabulkan Eksepsi SPN KC karena Penggugat salah menarik pihak (Error in Persona) sehingga dinyatakan…

Buruh Harus Dapat Upah Layak

Advokasi Kebijakan, Kertas Posisi, Perburuhan, Siaran Pers

Kertas Posisi Penentuan angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 akan dilakukan per 1 November 2014. Dengan besaran UMP tahun 2014 senilai Rp 2,441,301, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 30% (sekitar 3,1 juta Rupiah), kemudian bertahap sampai 3,7 juta Rupiah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengusaha, melalui KADIN Jakarta, mengusulkan kenaikan UMP tahun 2015 sebesar…

LBH Jakarta Tuntut Hapus Pasal 245 UU MD3

Berita

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Paralegal dan Klien LBH Jakarta melakukan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (29/10/2014). Unjuk rasa tersebut dilakukan sebelum LBH Jakarta melakukan sidang judicial review UU MD3 Pasal 245 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Unjuk rasa yang dilakukan oleh LBH Jakarta, Paralegal, dan Klien LBH Jakarta tersebut…