Menjaring Simpul di Education & Equiping Tomorrow’s Justice Refomers

LBH Jakarta mensosialisasikan layanan bantuan hukum di event Education & Equiping Tomorrow’s Justice Refomers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Senin, 21/4). Sebuah acara yang turut diikuti oleh peserta dari beberapa organisasi, baik dalam lingkungan internal kampus maupun organisasi eksternal seperti HUKUM ONLINE, KLINIK HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK, dll. Selain sosialisasi layanan bantuan hukum, LBH Jakarta juga…

Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum & Penggalangan Dana Publik

Kali ini (Jumat, 18/4) SIMPUL melakukan kegiatan di komunitas Pelangi Mahardika yang menaungi para lesbian, biseksual dan trasngender (LBT). Komunitas ini didirikan oleh pekerja Federasi Buruh Lintas Pekerja (FBLP). Kegiatan diawali dengan pemaparan profil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atas pandangan para peserta tentang LBH Jakarta dan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat…

Jangan Viktimisasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) mengutuk keras kejahatan di TK Jakarta International School (JIS). Akan tetapi sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Usia Dini Non-Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi, yang disampaikan pada Jumat, 18 April 2014. Pasalnya, ia menyatakan bahwa menurut hasil investigasi Kemendikbud, siswa yang…

Merintis Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh

  Kamis, 17 April 2014, LBH Jakarta mengadakan acara Diskusi Kecil terkait Masukan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh yang bertempat di kantor LBH Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 13 orang perwakilan Serikat Pekerja/Serikat buruh di sekitar Jabodetabek. Tujuan diadakan acara diskusi ini adalah meminta masukkan mengenai pelaksanaan Sekolah Bantuan Hukum untuk Buruh dan meminta masukkan…

KALABAHU: Perlindungan Buruh Migran dan Pekerja Rumah Tangga

“Apa persepsi kalian tentang Buruh Migran dan PRT? Tuliskan di kertas berwarna yang sudah dibagikan”, Nurus S Mufidah, Direktur LBH ASPEK membuka sesi pertama Kalabahu pada Senin, 21 April 2014 di LBH Jakarta. Perspektif peserta bermacam-macam tentang PRT, ada yang mengatakan “mengganggu rumah tangga”, “sebaiknya usia PRT lebih tua”, “kembang desa”, “gitu-gitu aja nasibnya”, ada…

Menagih Janji Pemerintah untuk Lindungi Perempuan

Dengan total 342 Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, ada banyak desakan yang muncul supaya Pemerintah pusat bersikap lebih tegas. Apalagi korban-korban Perda semacam ini sudah berjatuhan, tanpa jelas betul Pemerintah pusat atau daerah yang semestinya lebih tegas bertindak. Tiga tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk meninjau ulang pelaksanaan Perda yang diskriminatif terhadap…

Pelatihan Paralegal Anggota DPC SPN Jakarta Utara

   Pada 18-20 April 2014, LBH Jakarta bersama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Jakarta Utara mengadakan pelatihan paralegal dasar di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan yang berlangsung selama 3 (Tiga) hari ini diikuti oleh 25 orang Peserta yang kesemuanya merupakan anggota DPC SPN Jakarta Utara. Dalam pelatihan ini para peserta di berikan…

Membangun Akses Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran

  Membangun Jaringan Nasional Pengabdi Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Jumlah pelanggaran hak, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin hari semakin meningkat. Menurut data BNP2TKI awal Tahun 2013 dilaporkan bahwa selama Tahun 2012 terdapat 31.528 PMI yang telah terjerat kasus hukum atau bermasalah. Adapun jenis Permasalahan tersebut adalah: PHK secara sepihak, Pemberi…

Organisasi Penyandang Disabilitas Adukan Mendikbud Ke Ombudsman

Perjuangan kaum penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Disabilitas Indonesia menuntut keadilan tidak pernah suruh. Kemarin, didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, koalisi mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ke Ombudsman. Mendikbud M Nuh dituding telah bertindak diskriminatif da­lam membuat aturan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Ting­gi Negeri (SNMPTN). Aduan ter­­sebut dilayangkan ke…

Mahasiswa di DO, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Melanggar HAM

Pelanggaran terhadap hak untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi rupanya masih hidup di era reformasi. Parahnya, pelanggaran itu terjadi di lingkungan kampus. Padahal, kampus harus mampu menyediakan ruang untuk belajar mengemukakan pendapat dan berorganisasi. Kemarin, sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) mengadukan pemberangusan yang disertai pembubaran terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampusnya kepada Lembaga…