LBH Jakarta Menyelenggarakan Ujian KALABAHU 35

Sejak 1 Maret 2014 pendaftaran Kalabahu 35 telah ditutup[1], kemudian panitia melakukan seleksi administrasi untuk menentukan calon peserta yang akan mengikuti ujian. Kemudian pada hari Sabtu (8/3), ujian Kalabahu 35 dilaksanakan dengan dua metode yaitu secara langsung di LBH Jakarta dan secara online untuk peserta yang berada diluar Jabodetabek. Peserta yang mengikuti ujian sebanyak 105…

Aksi Penyandang Disabilitas Tentang Syarat Masuk PTN

Hari ini 07 Maret 2014, jam 09.00 WIB, lima organisasi penyandang disabilitas berjumlah 35 orang dari , FKPCTI, PPDI, PERTUNI DKI Jakarta, HWDI, young voice dengan didampingi LBH Jakarta melapor ke Komnas HAM perihal seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri yang mencantumkan syarat masuk yang diskriminatif diantaranya mengatakan bahwa tidak dapat menerima calon mahasiswa  penyandang…

Penerimaan Staf Umum: Resepsionis – Update

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA LOWONGAN  RESEPSIONIS Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 pengaduan/kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun materiil,…

Daftar Peserta dan Jadwal Ujian KALABAHU

  Daftar Peserta Ujian KALABAHU Gelombang I  (10.00-12.00 WIB) NO. NAMA PERGURUAN TINGGI 1. NINDYA WULANDARI Universitas Indonesia 2. ARNOLD SALABA KEMBAREN Universitas Indonesia 3. HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA Universitas Kristen Indonesia 4. ALLDO FELLIX JANUARDY Universitas Indonesia 5. MATTHEW MICHELE LENGGU Universitas Tarumanegara 6. MUHAMMAD IKMAL STIBA IEC Jakarta 7. ENDY PRATAMA CHANDRA Universitas…

RUU KUHAP-KUHP Kurang Lindungi Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual

  Penyandang disabilitas banyak mengalami masalah ketika berhadapan dengan proses hukum di tingkat penyidikan maupun peradilan. Hal ini terutama terjadi ketika kaum difabel menjadi korban kekerasan seksual. Muhammad Joni Yulianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) mengatakan bahwa usia mental penyandang kebutuhan khusus dan usianya pada saat kronologi kejadian kasus kekerasan seksual harus dibedakan…

PERS RILIS: MENDORONG RKUHAP YANG MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum.  Pada saat KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dinilai sebagai karya agung. KUHAP saat ini sudah memasuki 33 tahun. Dimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka menjadi kebutuhan untuk dilakukan pembaruan terhadap KUHAP. Salah satu isu krusial yang belum diakomodir…

LBH Jakarta: 131 Lokasi di Jakarta Berpotensi Digusur

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan 131 lokasi di Jakarta yang berpotensi digusur oleh Pemprov DKI. Pengacara publik LBH Jakarta, Rahmawati Putri, mengatakan pada awal tahun ini pihaknya melakukan penelitian terhadap RAPBD DKI 2014. Hasilnya, ditemukan ada dua dinas yakni Dinas Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum yang dalam anggarannya terdapat alokasi pembebasan lahan. “Ada 131…

Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 35 LBH Jakarta

Informasi program: Tanggal: 31 Maret s.d. 9 Mei 2014 Tempat: Jakarta, Indonesia [button type=”small” color=”red” rounded=”1″ link=”https://docs.google.com/forms/d/1_0fLsR_-k-UxDDnHaOvXAK-XGhAowUUtTKVwEneOMNQ/viewform” ]Registrasi Online[/button] LATAR BELAKANG LBH Jakarta kembali mengadakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) angkatan ke-35. Pelatihan ini telah dan terus diadakan sejak tahun 1980. KALABAHU merupakan sarana belajar bersama bagi Mahasiswa/i- Alumni Hukum dan Non-Hukum. Ruang berargumentasi, menguji…

Buruh Panarub: Kami Tuntut Hak Kami

“Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan..!! Perempuan Indonesa, bangkit melawan penindasan..!!“ Apa jadinya ketika hukum terbujur kaku dan tak lagi ditaati? Apa jadinya ketika undang-undang dan peraturan lainnya hanya teks mati yang tak lagi berarti? Adakah kita hanya berpangku tangan ketika segala bentuk pelanggaran hukum nyata di hadapan kita? Adakah kita hanya legowo ketika hak-hak kita…

Pers Rilis GEBER BUMN: Kesungguhan Negara Pada Proses Interpelasi DPR

  PRESS RELEASE : 027/II/2014   KESUNGGUHAN NEGARA PADA PROSES INTERPELASI DPR Sejak panitya kerja outsourcing Komisi IX DPR RI mengeluarkan rekomendasi tanggal 22 Oktober 2013, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perusahaan BUMN tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Pembangkangan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga Negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat…