LBH Jakarta adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas, kembali membuka lowongan kerja. Kami mengajak Anda, rekan-rekan muda, berbakat dan memiliki kepedulian tinggi untuk memberi kesadaran pada masyarakat demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan Hak Asasi Manusia. Kami membutuhkan orang-orang dengan pemikiran yang progresif dan berani mengambil tantangan untuk…
Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali membuka posko pengaduan ujian nasional (UN) 2014. Bahkan, sehari sebelum ujian nasional (UN) dilaksanakan, Minggu (13/9/2014) kemarin FSGI sudah menerima pengaduan. “Belum ada yang masuk lagi hari ini, data terakhir sampai Minggu sudah ada 11 laporan,” kata Sekjen FSGI, Retno Listiyarti, kepada Kompas.com, Senin (14/4/2014). Retno mengatakan, FSGI menerima…
Press release No : 490/SK/LBH/IV/2014 Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim…
LBH Jakarta dan LBH Padang menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri pertemuan mitra yang diselenggarakan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) dan Asian Legal Resource Centre (ALRC) di Hong Kong pada 7 – 11 April 2014. Selain perwakilan Indonesia, pertemuan tersebut dihadiri pula oleh pegiat hak asasi manusia dari berbagai negara di Asia, antara lain: Philippines,…
PRESS RELEASE No : 477 /SK/LBH/IV/2014 Keluarnya surat pengosongan lahan yang dilayangkan oleh PT. KAI tertanggal 01 April 2014 mengancam batalnya pemilu 2014, hampir sebanyak 1604 pemilih di RW. 011 dalam pemilihan legislatif tanggal 09 April 2014 akan terancam hilangnya hak pilih mereka. Di dalam isi surat pengosongan lahan tersebut, PT. KAI mengklaim lahan…
Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya. “Tidak mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi milik publik untuk kepentingan…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta revisi batas pelaporan pelanggaran Pemilu selama tujuh hari, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada Antara di Jakarta, Senin, mengungkapkan aturan batas pelaporan pelanggaran kampanye tujuh hari setelah kejadian sebagai aturan aneh. Pasalnya, tindak pidana tersebut dinyatakan…
Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan…
Komisi Yudisial masih menunggu laporan dari Gereja Santo Stanislaus Kostka, Kranggan Bekasi. Laporan terkait pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santo Stanislaus Kostka, Kranggan Maret lalu. Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori mengatakan, apabila ada kecurigaan hakim memutus sebuah perkara karena tekanan, sebaiknya dilaporkan langsung. (Baca: Panitia Pembangunan Gereja Kranggan: Putusan Hakim Tidak Adil) “Sekarang…
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right Of Person With Disabilities (CRPD) ) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas berpartisipasi dalam masyarakat dengan setara tanpa diskriminasi. Walaupun telah diratifikasi sejak tahun 2011, masih banyak pejabat pemerintah belum mengetahui hak-hak…