Sudah tujuh belas tahun pengelolaan air di Jakarta diprivatisasi sehingga merugikan keuangan negara dan hak atas air warga. LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta(KMMSAJ) melakukan gugatan warga negara untuk nasionalisasi atau pengembalian pengelolaan air ke publik. Berjalan waktu muncul rencana pembelian saham PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja)oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT.…
Jakarta. Penegakan hukum menjadi permasalahan terbesar dalam upaya memperbarui hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemahaman keliru akan konsep PK dan arogansi sektoral untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak adalah faktor kunci ketidakmampuan komunitas hukum Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia…
Jakarta, 16 Maret 2014 Perludem-LBH Jakarta-ICW-TI Indonesia-AJI Jakarta-Ilab-JPPR-Migrantcare-BEM UI-PVI Tahapan penyelenggaraan pemilu semakin mendekat kepada hari pencoblosan. Tahapan pemilu yang tersisa pun masuk pada tahapan yang paling krusial, yakni tahapan kampanye rapat umum diruang terbuka dan kampanye melalui media cetak dan elektronik. Aktivitas kampanye ini akan berlangsung selama 21 hari. Mulai dari tanggal 16…
Berikut peserta yang lulus ujian untuk mengikuti KALABAHU angkatan 35 tahun 2014 NAMA PERGURUAN TINGGI Arie Muhammad Haikal Universitas Andalas Adji Prakoso Universitas Udayana Denpasar Alfadera Universitas Pamulang Banten Alldo Fellix Januardy Universitas Indonesia Amin Cerah Telaumbanua Universitas HKBP Nomensen Medan Anang Hartoyo Universitas Widya Gama Mahakam Andhika Prayoga Universitas Lampung Andi Komara UIN Syarif…
Jakarta. Nanik Sumarni kini bernafas lega, setelah delapan puluh lima hari mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, akhirnya pada 10 Maret 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur diketuai H. Purwadi S.H., M.H., menyatakan Nanik Sumarni dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Kasus…
Rabu (12/3), LBH Jakarta mendampingi tujuh organisasi penyandang disabilitas guna melakukan aksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan SNMPTN yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuk diskriminasi yang dilakukan adalah berupa adanya ketentuan yang menyatakan tidak akan menerima penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu tuna daksa dll) di berbagai fakultas…
Jakarta. Sabtu 8 Maret 2014, LBH Jakarta menyelenggarakan ujian tertulis Kalabahu angkatan 35 secara serentak yang diikuti oleh 105 orang dari total 174 orang yang mendaftar. Pelaksanaan Ujian Kalabahu 35 dilakukan secara serentak dengan membagi peserta ujian langsung menjadi dua gelombang dan peserta ujian secara online satu gelombang. Para peserta yang mengikuti ujian langsung di…
“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, demikian bunyi Pasal 31 ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petikan konstitusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak, dan pemerintah memikul tanggung jawab untuk memenuhinya bagi setiap warganegara. Sebagai pemegang tanggung jawab utama, pemerintah tidak diperkenankan bertindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Perlakuan diskriminatif adalah satu…
Jakarta. Di tengah jaminan konstitusional atas hak pendidikan, ternyata masih terdapat potret buram pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014. Dalam website resmi dikelola Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (https://web.snmptn.ac.id/ptn/31) dinyatakan bahwa seorang calon peserta SNMPTN 2014 disyaratkan tidak tuna netra, tidak…
Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terbit dengan tujuan baik. Beleid ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang muncul akibat penyelewengan praktik alih daya atau outsourcing. Namun, Permenakertrans itu dinilai justru membuat rancu norma alih daya. Penilaian itu datang dari Hadi Subhan, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas…