Press-Release Perayaan Hari Anak Internasional 2014 No: 1348/SK/LBH/XI/2014 Perayaan Hari Anak Internasional ke-25 kembali diperingati, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen pada pemajuan dan perlindungan hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1996. Ini berarti sudah 18 tahun Indonesia mengikatkan diri pada norma internasional untuk terus meningkatkan perlindungan kepada…
RILIS PERS No.: 1344/SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta menyatakan kekecewaan yang mendalam atas penunjukan dan pelantikan tiba-tiba M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis siang (20/11) . “Di tengah optimisme publik tentang slogan “revolusi mental” Jokowi sekaligus sinisme terhadap kondisi penegakan hukum, hampir dapat dipastikan penegakan hukum dalam masa pemerintahan Jokowi akan berjalan di tempat”…
Pandeglang, bantuanhukum.or.id—Sidang praperadilan terhadap kasus yang menimpa Damo, Misdan, dan Rahmat kembali digelar Pengadilan Negeri Pandeglang (19/11/2014). Gugatan praperadilan ini diajukan oleh Penasihat Hukum Damo dkk karena terdapat keganjilan pada saat penangkapan Damo dkk. Proses penangkapan Damo dkk dilakukan tanpa adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang seharusnya diberikan kepada tersangka dan keluarga tersangka.…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta ajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Rabu (19/11/2014). Permohonan ini diajukan LBH Jakarta karena Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta tidak memberikan respon yang baik ketika LBH Jakarta meminta informasi terkait lokasi dan titik-titik rencana pembebasan lahan di Jakarta yang akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. LBH Jakarta menganggap…
RILIS PERS No. 1341/ SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta Rabu (19/11). Menyalahi kewenangannya Polres Jakarta Timur memaksa warga agar membiarkan tanah yang mereka tinggali di Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur untuk diukur BPN. Tindakan Polres Jakarta Timur adalah atas permintaan Wiliam Silitonga yang mengaku memiliki tanah di wilayah warga. Sebagai pengayom masyarakat tidak…
Tes Keperawanan yang Diterapkan Bagi Calon Polwan Adalah Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mewajibkan para calon polwan untuk menjalani tes keperawanan sebagai syarat masuk. Tes keperawanan adalah tindakan diskriminatif, kejam, melecehkan, merendahkan dan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tes keperawanan sebagai syarat menjadi polwan…
SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November…
SIARAN PERS No: 1336/SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta membela dan mendampingi Nurohmah (23) menggugat pra peradilan Polres Jakarta Timur terkait dengan “penangkapan sewenang-wenang” yang dilakukan oleh satuan Polres Jakarta Timur terhadap Dedi suami dari Nurohmah, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek yang mangkal di PGC Cililitan Jakarta Timur. Penangkapan terhadap Dedi dilakukan pada Kamis 25 September 2014…
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga Desa Ujung Jaya, Ujung Kulon Selasa siang (18/11) mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Kedatangan warga Desa Ujung Jaya tersebut untuk berunjuk rasa menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc untuk ikut bertanggung jawab atas ditangkap dan dipenjaranya 3 warga Desa Ujung Jaya. Damo, Misdan, dan Rahmat…
Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada semua pemeluk agama dan keyakinan, termasuk pemeluk agama di luar enam agama yang resmi diakui pemerintah. Hal ini merupakan amanat konstitusi. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Machasin menyampaikan hal itu saat memberikan pidato kunci dalam konferensi ”Memperkuat Akuntabilitas bagi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan…