Rabu (30/12), di penghujung tahun ini Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden. sampai dengan saat…
Represi atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali terjadi. Kali ini menimpa Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aparat setempat melarang ibadah Natal pada tanggal 24 dan 25 Desember 2022. Video yang beredar menunjukkan warga juga melarang ibadah Natal dan menyatakan ibadah itu tidak sah karena dilakukan di…
Selasa, 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (20/12) tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya karena permohonan pemohon dinilai tidak beralasan…
“Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendali Oligarki” tema ini dipilih karena LBH Jakarta masih menilai kondisi demokrasi di Indonesia masih mengkhawatirkan di beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis padahal tidak. Para…
Rabu, 21 Desember 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2022. Peluncuran ini dilatarbelakangi oleh kondisi Demokrasi yang semakin mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis…
Audiensi 16 September 2022 Terhitung sejak 3 September 2022 lalu mulai terjadi kembali pencemaran lingkungan akibat debu batubara di wilayah Marunda, di mana hal ini terbukti dengan hasil pendokumentasian warga dengan adanya lantai selasar rumah warga yang kembali menghitam akibat debu batubara. Merespon situasi tersebut, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta meminta tindak lanjut atas aduan…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Siapa Yang Kami…
16/12/2022 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan mengajukan pendapat tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus tuduhan ujaran kebencian (hate speech), penodaan agama, dan penyebaran berita bohong dalam perkara atas nama Terdakwa KRMT Roy Suryo. Dalam pendapat tersebut, pada pokoknya LBH Jakarta menyatakan bahwa Roy Suryo…
KLHK Merespon Surat Keberatan Administratif TAKA Jumat, 16 Desember 2022, 18 Organisasi yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Akademik (TAKA) melayangkan Banding Administratif atas tindakan Anti-sains KLHK melalui penerbitan suat KLHK Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang membatasi kebebasan akademik serta wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan yang melanggar prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Pengajuan Banding Administratif…
Rabu, 14 Desember 2022, Walikota Depok menyatakan akan menunda proses pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 01. Hal ini didasari dari pertemuan antara Pemerintah Kota Depok dengan Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kemendagri, Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dan Kementerian/Lembaga, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022. Maka…