Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) mengecam keras tindakan anti-kritik Rektor dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung yang dilakukan kepada para mahasiswanya sejak Juni 2022 lalu. Pengekangan kebebasan menyampaikan pendapat dan mimbar akademik yang dilakukan oleh rektorat Universitas Bangka Belitung ini menjadi bentuk keberulangan sejarah buruk dari bagaimana banyaknya kampus-kampus di Indonesia yang masih anti-kritik dan…
9 Komisioner Komnas HAM 2022-2027 Terpilih Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2022 lalu mengesahkan 9 Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, yaitu: Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, serta Uli Parulian Sihombing. LBH Jakarta berharap 9 Komisioner…
Sabtu, 12 November 2022 Pengurus YLBHI dan Pimpinan 18 LBH Kantor melaksanakan rapat internal kelembagaan sekaligus _gathering_ di sebuah Villa di Sanur, Bali. Sebelumnya sejak tanggal 7 November 2022 Pengurus YLBHI diundang dan hadir dalam forum-forum konferensi lainnya seperti _Asia Democracy Assembly_ 2022 yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network (ADN) dan _South East Asia Freedom…
Let’s Support LBH Jakarta Andreas Harsono In June 2014, I was invited to Amsterdam to join the Human Rights Watch event regarding fundraising for human rights activities. It was my first experience that I was introduced to the World Giving Index. Charities Aid Foundation is an organization in London that has created annual research about…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan…
“11 Tahun Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Perluasan Akses Bantuan Hukum Harus Menjadi Agenda Prioritas Pemerintah dan Publik” (2/11) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) genap diterapkan selama 11 tahun lamanya sejak UU Bantuan Hukum diundang pada tanggal 2 November 2011. Dengan usia yang selama itu,…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan tersebut. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses…
Halo kawan-kawan! Setelah melewati proses pembelajaran dalam kelas selama 1,5 bulan, Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU 43) resmi ditutup pada Jumat 28 Oktober 2022. LBH Jakarta mengucapkan selamat untuk seluruh Peserta KALABAHU 43 yang sudah melewati seluruh rangkaian dengan sangat baik. Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan LULUS : Ahsha Salwa Alji Muliani Alpases P.…
Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan ini Koalisi…
Program Prioritas dan Strategis 2023 Senin, 24 Oktober 2022, sejumlah warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta menyambangi Balai Kota untuk mendesak Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk menyertakan Perda Bankum dalam daftar Program Prioritas dan Strategis 2023. Desakan ini disampaikan melalui kanal aduan terbuka yang dihadirkan kembali…