Mari Ulurkan Tangan buat LBH Jakarta

Mari Ulurkan Tangan buat LBH Jakarta Andreas Harsono Pada Juni 2014, saya diundang ke Amsterdam buat ikut acara Human Rights Watch soal penggalangan dana untuk kegiatan hak asasi manusia. Ini pertama kali saya diperkenalkan dengan World Giving Index. Charities Aid Foundation, sebuah organisasi London, membuat riset tahunan soal angka-angka amal tersebut. Saya dijelaskan berbagai indikator…

Tim Advokasi CLS Udara

Warga Kembali Menangkan Banding atas Gugatan Polusi Udara

Pengadilan Tinggi kuatkan putusan hakim yang perintahkan Presiden, para Menteri dan kepala daerah untuk segera atasi polusi udara Jakarta yang semakin parah Jakarta, 20 Oktober 2022 – Pengadilan Tinggi telah memberi keputusannya atas banding yang diajukan pihak tergugat yaitu pemerintah pusat, di antaranya Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup. Putusan tersebut dikeluarkan…

Tembok depan kantor PDAM

Batalkan Swastanisasi Air Jakarta Jilid II: MoU 25 Tahun Pengelolaan Air Oleh PT Moya Indonesia

PDAM Mengingkari Mandat Konstitusi LBH Jakarta menyayangkan langkah PDAM membuat MoU pengelolaan sistem air minum dengan PT. Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palyja dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal…

LBH Jakarta Tempuh Upaya Hukum Banding Atas Putusan Sela Perkara CLS Pinjaman Online

Pada Senin (10/10), LBH Jakarta mendaftarkan upaya hukum banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara gugatan CLS (Citizen Lawsuit) masalah pinjol (pinjaman online). Putusan tersebut sebelumnya telah diputus secara online melalui e-court pada 26 September 2022 -dimana sebelumnya agenda penerbitan putusan telah mengalami penundaan selama hampir…

Nadiem Makarim menggunakan peci diwawancara oleh awak media

Koalisi Pendidikan Nasional: “Menolak RUU Sisdiknas yang Tidak Partisipatif”

Koalisi Pendidikan Nasional Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) yang terdiri dari unsur mahasiswa, guru, pelajar, akademisi, pemerhati pendidikan, pegiat pendidikan masyarakat adat, pegiat pendidikan alternatif serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia menolak RUU Sisdiknas yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) sejak Januari 2022 lalu. Pembahasan RUU yang…

Foto suasana gedung DPR

Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan

Pencopotan Hakim Aswanto Pada 29 September 2022 lalu, Aswanto dicopot dari posisinya sebagai Hakim MK oleh DPR RI. Penghentian Aswanto ini berdasarkan rapat paripurna DPR RI yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanyakan kepada peserta rapat tentang persetujuan…

Riza Patria memegang Mic saat aksi 30 September 2022

Riza Patria: “Pergub 207/2016 akan Dicabut Sebelum 16 Oktober 2022”

Pertemuan KRMP dan Pemprov DKI Jakarta, 3 Oktober 2022 Senin, 3 Oktober 2022 telah berlangsung pertemuan antara Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi KRMP 30 September 2022 lalu. Hasil negosiasi antara KRMP dengan…

Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Kami turut berduka cita atas Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan kurang lebih 182 orang. Namun kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga Kapasitas Stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 Orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang yang…

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Komposisi Keanggotaannya Melukai Korban serta Mencederai penegakkan HAM

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual…