Rabu, 15 Juni 2022 merupakan hari ke-90 dijatuhkannya sanksi administratif kepada PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Berdasarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, terdapat 32 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT. KCN. Namun hingga hari ini berdasarkan hasil evaluasi terakhir kali, hanya 4…
LBH Jakarta menilai dipertahankannya (tidak diberhentikan secara tidak dengan hormat) Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan Tindak Pidana, Melakukan Pelanggaran, dan Meninggalkan Tugas atau hal lain sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menjadikan sidang Etik dan Disiplin menjadi ruang impunitas bagi Anggota Kepolisian yang…
Kamis, 2 Juni 2022 telah berlangsung sidang pembacaan putusan Gugatan DH, ASN Penyandang Disabilitas, terhadap Menteri Keuangan RI (Menkeu) dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) perkara nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT. Dalam putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan cacat…
Rabu, 25 Mei 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat. Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Salah satu pejabat…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia membuka pendaftaran calon anggota Komnas HAM pada 8 Februari 2022 lalu dan pada 18 April 2022, melalui pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2022-2027 dan permintaan masukan masyarakat Nomor: 35/PANSEL-KH/IV/2022, panitia seleksi mengumumkan terdapat 96 calon anggota yang lolos seleksi…
LBH Jakarta menyesalkan dan mengkritik keras langkah Pemerintah dan DPR yang mengesahan Revisi UU P3 hari ini. Bertambah lagi preseden penyusunan UU yang tidak transparan, nirpartisipasi dan terburu-buru oleh pemerintah dan DPR. Setelah sebelumnya disahkan Revisi UU KPK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Revisi UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN dengan cara yang…
Pada Selasa, 10 Mei 2022 LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) hadir dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan gugatan dalam perkara DH seorang penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementrian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) akibat pemberhentian yang diskriminatif. Pada agenda kali ini turut diramaikan dengan aksi simbolik dan penyerahan surat…
Rabu, 27 April 2022. Jumhur Hidayat melalui Kuasa Hukumnya Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 14 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel tanggal 11 November 2021 yang dalam…
Senin (25/04), Tim Advokasi Anti Penyiksaan (TAP) mengecam keras dan menyesalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada Terdakwa Abdul Rohman, dan Pidana 9 bulan penjara kepada Terdakwa M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto, para korban salah tangkap. TAP menilai Majelis Hakim keliru dalam menjatuhkan putusan karena telah…
Pada Jumat, 22 April 2022, perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya beserta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya…